Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyentil keras Pangeran Andrew, adik Raja Charles III. Starmer mendesak sang pangeran untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Amerika Serikat yang sedang mengusut tuntas skandal Jeffrey Epstein. Desakan ini bukan tanpa alasan, sebab jutaan dokumen terkait kasus perdagangan seks mendiang Jeffrey Epstein baru saja dirilis ke publik.
"Siapa pun yang punya informasi harus bersedia membagikannya," tegas Starmer saat di Jepang. Baginya, pendekatan ini krusial demi menempatkan para korban sebagai prioritas utama. Ini adalah respons terhadap rilis masif dokumen oleh Departemen Kehakiman AS yang mencakup lebih dari tiga juta halaman, ribuan video, dan ratusan ribu gambar. Materi ini dikumpulkan selama dua dekade investigasi Epstein, seorang miliarder terpidana kejahatan seks yang meninggal di penjara New York pada 2019.
Rilis dokumen ini kembali menyulut pertanyaan tajam soal sikap Pangeran Andrew yang bergeming. Ia masih menolak permintaan Komite Pengawas DPR AS untuk wawancara transkrip terkait "persahabatan" lamanya dengan Epstein. Padahal, Pangeran Andrew sudah dicopot dari gelar kebangsawanannya tahun lalu akibat hubungannya ini, meski ia berulang kali membantah melakukan kesalahan.
Namun, bukan cuma nama Pangeran Andrew yang terseret. Dokumen-dokumen anyar ini juga membeberkan korespondensi Epstein dengan sejumlah figur top. Sebut saja, Steve Bannon (mantan penasihat Donald Trump), Steve Tisch (salah satu pemilik New York Giants), hingga para miliarder tenar seperti Bill Gates dan Elon Musk. Bahkan, seorang pejabat Slovakia, Miroslav Lajcak, yang dulunya Presiden Majelis Umum PBB, sampai harus mundur dari jabatannya. Hal ini terjadi setelah email menunjukkan ia pernah diundang makan malam oleh Epstein pada 2018, meski ia membantah keterlibatan dalam kesalahan apa pun dan mengklaim kontak itu bagian dari tugas diplomatik.
Di tengah gemuruh rilis dokumen, Departemen Kehakiman AS justru panen kritik. Beberapa kelompok korban Epstein menuding rilis ini terlalu mudah mengidentifikasi para korban, tapi justru samar dalam mengungkap siapa saja yang mungkin terlibat dalam lingkaran kejahatan Epstein. Ini dikhawatirkan malah berpotensi menraumatasi ulang para korban, bukannya membawa keadilan seutuhnya.
Dampak Bagi Masyarakat:
Skandal Epstein ini terus menjadi ujian berat bagi akuntabilitas para figur berkuasa dan institusi penegak hukum. Desakan publik terhadap Pangeran Andrew menunjukkan bahwa tak ada yang boleh kebal dari proses hukum, bahkan anggota keluarga kerajaan sekalipun. Rilis dokumen yang masif memang menjanjikan terungkapnya kebenaran, namun etika perlindungan privasi korban dan penelusuran tuntas terhadap para kaki tangan Epstein harus jadi prioritas. Masyarakat menunggu kejelasan dan keadilan, agar kasus ini bukan hanya jadi tontonan drama, tetapi benar-benar membongkar jejaring kejahatan di balik tirai kekuasaan.