PARIS - Pemerintah Prancis mengambil langkah tegas menghadapi gelombang demonstrasi yang dijadwalkan bertepatan dengan perayaan Halloween. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengumumkan pengerahan 70.000 personel polisi dan gendarme di seluruh negeri untuk mengantisipasi kerusuhan pada Sabtu mendatang.
Langkah ini merupakan respons terhadap aksi protes besar-besaran yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup. Sebelumnya, demonstrasi serupa telah berujung ricuh dengan aksi penjarahan massal dan kerusuhan. Nunez menyebut situasi pada 31 Oktober ini memiliki "risiko sangat tinggi" terhadap ketertiban umum.
Otoritas keamanan tidak hanya mengerahkan personel dalam jumlah masif, tetapi juga akan memperkuat penggunaan kendaraan lapis baja dan meriam air seperti yang diterapkan pekan lalu. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 410.000 demonstran turun ke jalan pada aksi sebelumnya, dengan lebih dari 2.700 orang ditangkap.
Kelompok "Rompi Kuning" (Gilets Jaunes) bersama serikat mahasiswa berencana menggelar "aksi ketiga" dengan demonstrasi di depan Majelis Nasional dan balai kota. Pemerintah menegaskan akan memblokir aksi di pusat kota yang berpotensi menimbulkan kekacauan, serta melarang segala bentuk provokasi yang menyerukan "revolusi" melalui media sosial.
Analisis Dampak: Pengerahan kekuatan keamanan skala besar ini menunjukkan kekhawatiran serius pemerintah terhadap eskalasi sosial. Bagi masyarakat, situasi ini menciptakan ketegangan tinggi di ruang publik. Para pelaku usaha dan wisatawan diimbau waspada terhadap potensi penutupan jalan dan gangguan transportasi. Sementara itu, penggunaan retorika keras terhadap kelompok "ultra-kiri" dan sayap kanan menandakan polarisasi politik yang semakin tajam di Prancis, memicu pertanyaan tentang keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.