Yerusalem, Al Jazeera – Knesset atau parlemen Israel resmi membubarkan diri pada Jumat (28/6), membuka jalan bagi pemilu nasional yang akan digelar pada 27 Oktober mendatang. Momen ini menjadi ujian telak bagi kelangsungan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah memimpin perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Ini adalah pertama kalinya sejak 1988 Knesset menyelesaikan masa jabatan penuh empat tahun. Sistem politik Israel yang cair biasanya membuat koalisi runtuh lebih awal. Namun kali ini, pembubaran parlemen justru terjadi di tengah tekanan publik yang luar biasa terhadap Netanyahu.
Dalam sidang maraton semalam, parlemen mengesahkan sejumlah undang-undang kontroversial. Salah satunya adalah Undang-Undang Pendanaan Partai yang memastikan dana kampanye mengalir lancar. Namun yang paling menyita perhatian adalah pengesahan Undang-Undang Komunikasi yang membubarkan regulator media independen dan diganti dengan otoritas di bawah kendali pemerintah. Aturan ini lolos dengan suara tipis 53-48.
Tak hanya itu, undang-undang yang melindungi pria ultra-Ortodoks dari wajib militer juga disahkan. Langkah ini jelas untuk mengamankan suara koalisi keagamaan dan nasionalis yang menjadi penyangga kekuasaan Netanyahu.
Meski begitu, hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan partai Likud pimpinan Netanyahu tertinggal dari oposisi. Blok koalisi diperkirakan jauh dari batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan. Ancaman terbesar justru datang dari partai baru bernama Yashar (Lurus) yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Partai sentris ini melesat dalam survei dan mengancam dominasi Likud.
Pemimpin sayap kanan sekuler Avigdor Liberman menulis di media sosial, 'Pada 27 Oktober, kami akan menang. Kami akan mengganti pemerintahan ini dan membangun kembali negara.'
Analisis: Pembubaran parlemen ini bukan sekadar rutinitas politik. Ini adalah referendum terhadap kebijakan perang Netanyahu yang dinilai gagal. Publik Israel mulai lelah dengan konflik berkepanjangan yang tidak memberikan keamanan jangka panjang. Jika tren survei berlanjut, ini bisa menjadi akhir dari era panjang Netanyahu sebagai pemimpin Israel. Langkah kontroversial seperti membungkam media independen justru bisa menjadi bumerang di mata publik yang haus akan transparansi.