Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menangguhkan sejumlah perusahaan teknologi besar dari program visa yang biasanya menjadi jalur menuju status penduduk tetap (green card). Langkah ini diambil setelah muncul tuduhan penipuan (fraud) serta tekanan Gedung Putih agar perusahaan lebih memprioritaskan pekerja lokal.
Wakil Presiden AS, JD Vance, secara blak-blakan menyoroti kasus Microsoft. Ia menuding raksasa teknologi itu telah memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 pekerja Amerika, namun di saat yang sama justru mengambil 6.300 visa H-1B dan hampir 3.000 green card. "Anda tidak bisa memecat pekerja Amerika lalu menggantinya dengan pekerja asing," tegas Vance dalam konferensi pers, Kamis (waktu setempat).
Tak hanya Microsoft dan Adobe, Kementerian Tenaga Kerja AS juga menangguhkan raksasa IT asal India, Infosys dan Tata Consultancy Services. Pemerintah mengklaim telah menemukan praktik kecurangan visa senilai 22 miliar dolar AS. Menteri Tenaga Kerja Keith Sonderling menegaskan bahwa langkah ini murni untuk melindungi pekerja Amerika.
Yang mengejutkan, investigasi juga menyasar dunia pendidikan. Sembilan universitas bergengsi seperti MIT, Harvard, Yale, Stanford, dan Cal State diselidiki terkait dugaan penyalahgunaan visa J-1. Universitas-universitas ini dituding sengaja mendatangkan mahasiswa internasional untuk menekan biaya upah peneliti lokal.
Dampak Bagi Masyarakat & Pekerja Global:
Kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi talenta internasional yang bermimpi bekerja di Silicon Valley. Jalur legal untuk bekerja di AS semakin menyempit, menciptakan ketidakpastian bagi ribuan pekerja migran dan mahasiswa doktoral. Di sisi lain, pasar saham bereaksi cepat; saham Microsoft anjlok 7,5 persen, sementara Adobe justru naik 4 persen di tengah perdagangan siang. Fenomena ini menandakan investor mulai meragukan stabilitas operasional perusahaan teknologi yang bergantung pada tenaga kerja asing terampil.