Jakarta - Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah gencar memberantas sindikat penipuan dana bantuan pendidikan federal senilai 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,1 triliun. Operasi bertajuk Operation Ghostbusters ini mengungkap modus canggih: pelaku mencuri identitas warga negara untuk mendaftarkan mahasiswa fiktif di berbagai kampus.
Salah satu tersangka utama, Francis Mogambi, warga Kenya yang masuk AS lewat program lotere visa Diversity Visa pada Mei 2024, resmi didakwa oleh dewan juri di Nebraska pada 19 Oktober 2026. Ia menghadapi lima tuduhan pencurian uang pemerintah dan lima tuduhan pencurian identitas yang memberatkan. Jaksa menuding Mogambi bersama komplotannya di Kenya mencuri data warga AS untuk mendaftarkan mahasiswa palsu ke perguruan tinggi antara November 2025 hingga Mei 2026.
Modusnya rapi. Setelah mahasiswa fiktif terdaftar, dana bantuan mengalir. Mogambi diduga mengambil 30 persen dari dana tersebut dan mengirim sisanya ke Kenya. Dalam kasusnya, kerugian yang direncanakan mencapai 20.000 dolar AS, dengan ia menerima sekitar 2.000 dolar AS per minggu. Ia bahkan sempat mencoba merekrut orang lain untuk memperbesar skema pencairan cek tanpa pajak.
Yang bikin miris, data pribadi korban dijual murah di dunia maya, hanya 4 hingga 8 dolar AS per identitas. Targetnya adalah warga berpenghasilan rendah yang tak pernah punya kesempatan kuliah. Otoritas AS menyebut ratusan orang terdampak karena informasi pribadi mereka dipakai mengakses dana bantuan federal.
Jaksa Agung Asisten Colin M. McDonald menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam. "Jika Anda mencuri uang pembayar pajak, jika Anda mengeksploitasi program yang seharusnya membantu siswa, kami bertekad menemukan dan menuntut Anda," tegasnya dalam konferensi pers 29 Oktober.
Para pelaku disebut menggunakan kecerdasan buatan tingkat lanjut atau super intelligence untuk menempatkan mahasiswa palsu di kelas dan menyelesaikan tugas kuliah. Tujuannya satu: membuat mahasiswa hantu itu tetap terdaftar selama mungkin, semester demi semester, sambil terus menguras uang negara. Hingga kini, penyelidikan telah menghasilkan lima dakwaan dan masih ada 40 penyelidikan lain yang berjalan.
Dampak bagi Masyarakat: Kasus ini menjadi peringatan serius soal keamanan data pribadi. Di Indonesia, modus serupa berpotensi terjadi jika data kependudukan tidak dijaga ketat. Masyarakat diminta waspada terhadap penawaran pinjaman atau pendaftaran program yang meminta data sensitif. Pemerintah juga dituntut memperkuat literasi digital dan sistem verifikasi identitas agar celah serupa tidak dimanfaatkan sindikat internasional.