Tensi Iran dengan Barat memanas setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terang-terangan menuding Amerika Serikat, Israel, bahkan Eropa, sengaja memprovokasi kerusuhan yang melanda negaranya belakangan ini. Tuduhan ini datang di tengah ancaman militer dari AS dan sanksi baru, yang semakin memperkeruh situasi di Timur Tengah.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu lalu, Pezeshkian mengklaim kekuatan asing 'memanfaatkan masalah internal' dan 'memprovokasi' masyarakat Iran. Menurutnya, mereka 'melengkapi dan membawa sejumlah orang tak bersalah' ke jalanan, lalu menghasut mereka untuk 'memecah belah negara, menciptakan perkelahian, kebencian, dan perpecahan.' Pezeshkian juga menegaskan bahwa protes wajar tidak akan melibatkan senjata, pembunuhan personel militer, atau pembakaran fasilitas publik seperti ambulans dan pasar. Ia menyatakan kesiapan pemerintah untuk berdialog dan mendengarkan keluhan pengunjuk rasa, namun meyakini bahwa 'isu ini bukan sekadar protes sosial biasa.'
Pemerintah Iran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas dalam protes tersebut, mayoritas disebut sebagai anggota pasukan keamanan atau warga sipil yang tewas oleh 'perusuh.' Namun, kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, mencapai puluhan ribu.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump terus mengancam serangan militer ke Iran menyusul penumpasan protes yang mematikan awal bulan ini. Sebagai langkah nyata, sebuah gugus tugas angkatan laut AS telah berlayar di perairan Timur Tengah sejak Senin lalu, dengan Trump menegaskan bahwa pasukannya 'siap, bersedia, dan mampu' untuk menyerang Iran 'jika diperlukan.'
Menanggapi ancaman ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat lalu menyatakan kesiapan negaranya untuk bernegosiasi 'adil dan setara' dengan AS. Namun, ia dengan tegas menolak negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman, sekaligus menegaskan bahwa kemampuan pertahanan dan rudal Iran 'tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi apa pun.'
Bersamaan dengan itu, AS juga tidak tinggal diam. Mereka baru saja mengumumkan sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni dan sejumlah pejabat tinggi Garda Revolusi Iran lainnya, atas insiden yang terjadi selama protes. Kementerian Keuangan AS menyebut Momeni sebagai 'penanggung jawab utama' pasukan penegak hukum yang 'bertanggung jawab atas kematian ribuan pengunjuk rasa damai.' Selain itu, investor Iran Babak Morteza Zanjani juga disanksi karena tuduhan 'menggelapkan miliaran dana dari rakyat Iran.'
Situasi ini jelas menunjukkan eskalasi serius dalam hubungan Iran dengan kekuatan Barat. Klaim saling tuding provokasi dan penumpasan brutal memperkeruh suasana, sementara ancaman militer AS dan sanksi baru meningkatkan risiko ketidakstabilan di kawasan. Posisi Iran yang menolak negosiasi di bawah ancaman dan bersikeras tidak membahas program rudal mereka semakin memperumit upaya diplomatik. Dunia patut mewaspadai potensi konflik yang bisa timbul dari ketegangan politik dan militer yang memuncak ini, yang berpotensi mengganggu stabilitas regional, harga minyak global, serta keamanan maritim di jalur pelayaran vital.