Putusan Mahkamah Agung India pada Februari 2024 yang melarang skema obligasi elektoral, sempat dipuji sebagai kemenangan besar bagi transparansi dan demokrasi. Skema yang memungkinkan donasi anonim miliaran dolar dari perusahaan ke partai politik itu akhirnya dihentikan. Namun, harapan akan akuntabilitas penuh tampaknya masih jauh panggang dari api. Data terbaru menunjukkan, juragan-juragan besar di India tak kehabisan akal, mereka kini beralih ke mekanisme lama—dana perwalian elektoral—untuk terus mengalirkan jutaan dolar ke kantong partai politik, dan lagi-lagi, partai penguasa menjadi penerima terbesar. Ada apa di balik gelontoran dana ini?
Mahkamah Agung India sebelumnya melarang obligasi elektoral karena dianggap menciptakan "meja khusus" bagi para penyumbang untuk memengaruhi kebijakan. Skema yang diterapkan pemerintah PM Narendra Modi sejak 2018 itu telah menyalurkan hampir $2 miliar donasi rahasia ke partai, dengan lebih dari setengahnya masuk ke Partai Bharatiya Janata (BJP). Keputusan pengadilan diharapkan mengakhiri praktik "quid pro quo" atau tukar guling kepentingan.
Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa korporat raksasa tetap gigih mendanai politik. Mereka kini menggunakan dana perwalian elektoral yang diperkenalkan pada tahun 2013, sebelum era Modi. Meskipun dana perwalian ini mengharuskan identitas dan jumlah sumbangan diungkap, tingkat transparansi relatif ini tidak menyurutkan perusahaan untuk menyalurkan donasi masif.
Dalam periode 2024-2025 saja, sembilan dana perwalian elektoral menyumbang total $459,2 juta ke berbagai partai. Angka fantastis ini didominasi oleh BJP yang meraup $378,6 juta, atau sekitar 83% dari total. Sementara partai oposisi utama, Kongres, hanya menerima sekitar $36 juta (8%).
Dua konglomerat besar yang disorot, Tata Group dan Murugappa Group, disebut memiliki pengaruh finansial dan kebijakan yang signifikan. Dokumen yang diajukan ke Komisi Pemilihan India mengungkap, Progressive Electoral Trust yang didukung oleh 15 perusahaan di bawah Tata Group saja, mendistribusikan sekitar $110,2 juta ke sepuluh partai politik.
Gelontoran dana besar ini, terlepas dari mekanisme transparansi yang ada, tetap memicu kekhawatiran serius akan praktik tukar guling kepentingan. Para pengusaha besar, baik saat menghadapi masalah atau membutuhkan persetujuan proyek, agaknya selalu menemukan cara untuk mempertahankan "kursi di meja" negosiasi kebijakan. Ini berpotensi merusak integritas proses legislasi, mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi penyumbang ketimbang kepentingan publik luas. Transparansi yang setengah hati ini mengancam esensi demokrasi, di mana keputusan publik seharusnya dibuat demi kesejahteraan rakyat, bukan karena tekanan atau investasi politik dari segelintir konglomerat.