Pemerintah Iran telah membuka portal online khusus bagi masyarakat untuk melaporkan nama-nama kerabat yang tidak tercantum dalam daftar korban tewas demonstrasi besar-besaran baru-baru ini. Langkah ini muncul setelah banyak keluhan di media sosial dan sorotan tajam dari dunia internasional terkait data korban.
Sebelumnya, pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian merilis daftar 2.986 nama yang dikonfirmasi tewas, dengan menyebut 131 lainnya belum teridentifikasi. Total angka korban tewas versi pemerintah mencapai 3.117 orang akibat protes anti-pemerintah sejak akhir Desember lalu. Angka ini secara tegas menolak laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia internasional yang menuduh pasukan negara berada di balik sebagian besar pembunuhan, terutama pada 8 dan 9 Januari.
Perbedaan data ini sangat mencolok. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS, misalnya, telah memverifikasi 6.872 kematian dan masih menyelidiki lebih dari 11.000 kasus lainnya. Bahkan, seorang pelapor khusus PBB memperkirakan jumlah korban bisa lebih dari 20.000, meskipun ada pembatasan internet yang ketat oleh pemerintah.
Daftar yang dirilis pemerintah Iran juga menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak ada detail mengenai di mana, kapan, bagaimana, atau oleh siapa korban tewas. Daftar tersebut hanya mencantumkan nama lengkap, nama ayah, dan enam digit terakhir nomor identifikasi nasional. Selain itu, banyak laporan dari warga di media sosial yang menyebutkan adanya nama-nama yang hilang atau bahkan entri yang berulang.
Melalui portal baru ini, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, seperti permintaan uang oleh pihak berwenang untuk menyerahkan jenazah atau penolakan layanan medis penyelamat nyawa bagi para demonstran yang terluka. Namun, hingga kini belum jelas kapan pembaruan daftar atau klarifikasi kesalahan akan dilakukan.
Pemerintah Iran sendiri terus membantah semua laporan pelanggaran yang dilakukan pasukan negara, termasuk penggerebekan rumah sakit dan penangkapan petugas medis yang membantu para pengunjuk rasa. Mereka juga mengumumkan misi pencarian fakta internal, menolak mandat PBB, tetapi tanpa memberikan detail mengenai keanggotaan tim atau jadwal publikasi temuan.
Langkah peluncuran portal ini bisa jadi merupakan upaya pemerintah untuk meredakan kemarahan publik dan menunjukkan akuntabilitas di tengah tekanan global. Namun, dengan minimnya transparansi, perbedaan data yang signifikan, dan riwayat penolakan tuduhan pelanggaran, kredibilitas upaya ini masih menjadi tanda tanya besar. Masyarakat dan dunia internasional tentu berharap ini bukan sekadar langkah formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi kemanusiaan ini.