Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional semakin berani menentang Israel. Mereka menolak keras permintaan agar menyerahkan data pribadi staf mereka di Palestina, termasuk di Jalur Gaza. Penolakan ini bukan tanpa alasan, mereka khawatir keselamatan para pekerja bantuan akan terancam di tengah konflik yang memanas.
Setidaknya ada sepuluh organisasi kemanusiaan besar, termasuk Oxfam, Doctors Without Borders (MSF), dan delapan organisasi lainnya seperti Action Aid, Medecins du Monde, hingga American Friends Service Committee, yang menyatakan tak akan memenuhi tuntutan Israel. Data yang diminta Israel cukup detail, mencakup salinan paspor, CV, bahkan nama anggota keluarga para staf, termasuk anak-anak. Menurut mereka, permintaan ini adalah 'garis merah' yang tidak bisa ditawar.
Organisasi-organisasi ini khawatir, penyerahan data tersebut berpotensi membahayakan nyawa staf mereka di lapangan. Selain itu, mereka menilai ini melanggar prinsip kemanusiaan internasional dan standar perlindungan data pribadi. Israel berdalih permintaan data ini untuk 'keamanan dan transparansi', namun para NGO melihatnya sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan dan menghambat bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Situasi ini kian pelik mengingat agresi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah merenggut lebih dari 550 nyawa pekerja kemanusiaan, termasuk 15 staf MSF. Sebelumnya, pada 1 Januari, Israel bahkan mencabut lisensi 37 organisasi bantuan karena dianggap tidak memberikan data yang diminta. Terakhir, Kementerian Diaspora Israel memerintahkan MSF, yang mengoperasikan 20 klinik kesehatan di Gaza, untuk menghentikan kegiatannya pada 28 Februari.
Penolakan ini diprediksi akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Dengan terhambatnya operasional NGO, pengiriman bantuan esensial kepada warga Palestina yang sangat membutuhkan akan semakin sulit. Organisasi kemanusiaan berpegang teguh pada prinsip bahwa akses bantuan harus tanpa syarat, bukan menjadi alat politik atau negosiasi di tengah genosida yang terjadi. Israel juga dituding sengaja mempolitisasi bantuan kemanusiaan dan menyebarkan tuduhan tak berdasar tentang hubungan pekerja kemanusiaan dengan kelompok tertentu, padahal tuduhan tersebut seringkali tanpa bukti kuat.