Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, secara mengejutkan membubarkan parlemen dan menetapkan pemilihan umum dipercepat pada 29 November mendatang. Langkah dramatis ini diambil setelah serangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis perumahan yang mendesak justru ditolak mentah-mentah oleh parlemen pada Jumat lalu.
Keputusan ini muncul di tengah gelombang kemarahan publik yang memuncak. Pemicu utamanya adalah kasus penggusuran paksa seorang wanita berusia 87 tahun, Maricarmen Abascal, dari rumahnya di Madrid. Kasus ini menjadi simbol kegagalan sistem perlindungan penyewa setelah pemilik properti menaikkan harga sewa secara sepihak akibat celah hukum. Insiden tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di Madrid, Valencia, dan Barcelona, di mana puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut perlindungan sewa yang lebih kuat.
Dalam pidato televisinya, Sánchez mengakui bahwa pemerintahannya telah melakukan kesalahan dan gagal menyelesaikan berbagai masalah, terutama terkait ketimpangan dan akses perumahan. Ia menegaskan bahwa untuk mendorong reformasi, ia membutuhkan 'mayoritas progresif yang lebih luas' guna mengatasi resistensi dari kaum elit.
Namun, krisis perumahan bukan satu-satunya masalah. Koalisi pemerintahan sayap kiri yang minoritas ini juga diterpa berbagai skandal korupsi dan tekanan terkait biaya hidup serta isu imigrasi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oposisi dari Partai Rakyat (PP) yang konservatif. Pemimpin PP, Alberto Núñez Feijóo, menyambut baik pemilu cepat ini sebagai kesempatan bagi rakyat Spanyol untuk memilih antara 'kemunduran atau perubahan'.
Analisis menunjukkan bahwa pemilu ini menjadi pertaruhan besar bagi Sánchez. Survei terbaru memprediksi Partai Rakyat akan menjadi pemenang, namun mereka kemungkinan besar membutuhkan dukungan dari partai sayap kanan keras, Vox, untuk bisa membentuk pemerintahan. Situasi ini menandakan potensi pergeseran lanskap politik Spanyol ke arah kanan, yang dampaknya akan sangat terasa bagi kebijakan sosial dan ekonomi di Eropa Selatan.