Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Prancis akhir pekan lalu. Sekitar 550.000 orang turun ke jalan di seluruh negeri, menyatukan mahasiswa yang memprotes kondisi sekolah dengan pendukung gerakan 'Rompi Kuning' yang selama ini dikenal vokal menentang kenaikan biaya hidup. Aksi damai berujung ricuh di beberapa titik setelah sekelompok kecil massa menyerang gedung, menjarah toko, dan bentrok dengan aparat kepolisian yang membalas dengan gas air mata.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu melaporkan sebanyak 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi terluka dalam insiden tersebut. Namun di balik kerusuhan itu, tersimpan krisis politik yang lebih dalam: kemarahan publik terhadap layanan publik yang memburuk, anggaran rumah tangga yang tercekik, serta kekecewaan terhadap institusi politik yang dianggap mandek.
Ledakan protes ini bermula dari blokade sekolah menengah di pinggiran utara Paris yang berjuang melawan kekurangan guru dan fasilitas rusak. Gerakan ini kemudian menyebar cepat ke kota-kota besar seperti Bordeaux, Rennes, hingga Marseille. Menariknya, aksi ini bertemu dengan agenda serikat pekerja yang menolak rencana anggaran pemerintah, menciptakan aliansi besar yang oleh pengamat politik disebut sebagai 'skenario terburuk' bagi Presiden Emmanuel Macron.
Analisis Dampak: Bergabungnya mahasiswa dan pekerja menunjukkan bahwa krisis ini bukan sekadar soal fasilitas sekolah, melainkan akumulasi kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini menjadi cermin bagaimana kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi kualitas layanan publik dapat memicu ketidakstabilan sosial yang luas.