Setelah hampir satu dekade dilanda kebuntuan, Yunani Siprus dan Turki Siprus akhirnya mencapai titik terang. Dalam pertemuan yang difasilitasi PBB di zona penyangga, pemimpin kedua pihak sepakat membuka dua pos lintas batas baru, menyelaraskan respons darurat, dan berbagi materi arsip. Langkah ini menjadi sinyal konkret pertama untuk mencairkan hubungan dan menghidupkan kembali negosiasi damai di pulau yang terbelah sejak invasi Turkiye pada 1974.
Utusan Khusus PBB, Maria Angela Holguin, menyebut pertemuan Senin lalu sebagai perkembangan positif. Kedua pemimpin akan kembali bertemu dalam beberapa pekan mendatang bersama Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang masa jabatannya berakhir akhir tahun ini. Pemimpin Siprus Yunani, Nikos Christodoulides, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembicaraan sebelum tenggat tersebut.
Meski begitu, jalan menuju reunifikasi masih terjal. Kedua belah pihak masih berselisih soal aturan dasar perundingan. Siprus Yunani menolak keterlibatan langsung Ankara, sementara Siprus Turki menganggapnya sebagai syarat mutlak. Dengan tambahan dua gerbang baru, total pos lintas batas di pulau Mediterania itu akan menjadi 11 titik. PBB sendiri telah mengawasi garis gencatan senjata sepanjang 180 km sejak 1974, sementara hanya Turkiye yang mengakui Republik Siprus Turki di utara dan mempertahankan lebih dari 35.000 tentara di sana.