Keputusan pemerintah Malaysia untuk memulangkan hampir 1.500 pengungsi asal Myanmar ke negara asal mereka telah memicu gelombang kepanikan di kalangan komunitas pengungsi yang masih tersisa di sana. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan kontroversial dengan junta militer Myanmar untuk mengembalikan setidaknya 5.000 orang, meskipun situasi di Myanmar masih dilanda konflik dan ketidakstabilan politik.
Seorang pemimpin komunitas pengungsi mengungkapkan bahwa teleponnya tidak berhenti berdering, menerima lebih dari 100 panggilan sehari dari warga yang ketakutan dan memohon pertolongan. Mereka semua bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi target deportasi berikutnya. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya razia yang dilakukan oleh petugas imigrasi Malaysia secara masif.
Sejak Juni lalu, ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan perjanjian repatriasi tersebut, frekuensi razia meningkat drastis. Data dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencatat lebih dari 9.700 operasi dilakukan hingga pertengahan September, dengan rata-rata 37 operasi per hari. Akibatnya, lebih dari 50.000 pengungsi telah ditahan tahun ini, dan lebih dari 10.000 warga Myanmar kini mendekam di depo imigrasi.
Dari total lebih dari 215.000 pengungsi di Malaysia, hampir 194.000 di antaranya berasal dari Myanmar, termasuk lebih dari 126.000 etnis Rohingya. Ironisnya, meskipun Rohingya adalah kelompok yang paling rentan karena tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar, mereka bukanlah prioritas dalam gelombang deportasi pertama ini. Otoritas Malaysia tampaknya lebih memilih mengembalikan mereka yang memiliki dokumen identitas resmi, sementara nasib ribuan Rohingya masih menggantung tanpa kejelasan.