Jakarta, 15 Maret 2025 – Dalam pidato yang disiarkan langsung di jam tayang utama, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan tuduhan-tuduhan serius tanpa bukti yang jelas. Ia menuding ‘deep state’ dan China telah mengelabui pemilih AS dalam pemilu 2020. Namun, para pengamat dan pakar hukum langsung menyebut pernyataan itu menyesatkan.
Dalam pidatonya, Trump mengklaim China telah mencuri atau meretas data 220 juta pemilih AS. Ia menyebut data itu sebagai ‘kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah’. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan data tersebut sudah bersifat publik dan bisa dibeli oleh siapa saja melalui situs resmi negara bagian dengan harga mulai dari 0 hingga 37.000 dolar AS. Artinya, tidak ada pelanggaran keamanan siber yang bersifat masif seperti yang dituduhkan.
Kedutaan Besar China di Washington langsung membantah keras. Mereka menegaskan China tidak pernah dan tidak akan pernah ikut campur dalam pemilu AS. Trump juga tidak bisa menunjukkan bukti bahwa data itu digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu. Kritikus menilai pidato ini hanya bertujuan untuk merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi AS menjelang pemilu paruh waktu.
Dampak bagi Masyarakat: Pidato semacam ini berpotensi memicu polarisasi dan keraguan publik terhadap integritas pemilu. Di media sosial, klaim tanpa bukti seperti ini bisa memperkuat narasi konspirasi yang sudah beredar luas. Masyarakat perlu cerdas dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada tuduhan yang tidak didukung data valid.