Washington tak mau disalahkan! Krisis bahan bakar dan listrik yang melanda Kuba disebut Menlu AS Marco Rubio bukan ulah Amerika. Ia menuding sistem ekonomi Havana yang bobrok serta hilangnya pasokan minyak gratis dari Venezuela sebagai biang keladi. Namun, PBB punya laporan miris soal jutaan warga Kuba yang terjebak kegelapan.
Menlu AS Marco Rubio kembali menyulut perdebatan panas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Rubio tegas membantah Amerika Serikat punya andil dalam krisis bahan bakar yang kini mencekik Kuba. Ia menyatakan, Washington "tak melakukan apapun yang bersifat menghukum" terhadap pemerintah Kuba. Menurutnya, kondisi kemanusiaan di pulau itu sudah buruk bahkan sebelum pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil langkah-langkah tertentu di Karibia.
Rubio menunjuk langsung ke arah Havana. Ia menuding sistem ekonomi Kuba yang 'tidak berfungsi sama sekali' sebagai penyebab utama penderitaan rakyatnya. "Sistem mereka benar-benar disfungsional. Bukan sistem nyata, dan tidak bisa diubah kecuali pemerintahnya yang berubah," ujar Rubio. Ia juga menekankan bahwa satu-satunya perubahan bagi Kuba adalah berakhirnya pasokan minyak gratis dari Venezuela, setelah AS menekan Caracas menyusul insiden 'penculikan militer' pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu.
Namun, pernyataan Rubio ini sedikit kontras dengan fakta yang ada. Ia tidak menyebutkan perintah eksekutif Trump di akhir Januari yang mengancam sanksi bagi negara manapun yang memasok minyak ke Kuba. Belum lagi, AS sudah puluhan tahun memberlakukan embargo perdagangan terhadap pulau itu. Ironisnya, Trump sendiri sempat melunak soal pengiriman minyak ke Kuba pekan lalu, bahkan ketika ia lagi-lagi mengisyaratkan aksi militer terhadap negara komunis tersebut.
Rubio juga menepis tudingan pejabat Kuba bahwa pemadaman listrik masif di sana adalah akibat kampanye tekanan AS. "Pemadaman listrik ini tidak ada hubungannya dengan kami," katanya, menyalahkan peralatan listrik Kuba yang sudah usang sejak 1950-an dan tidak pernah diperbaiki. Tapi, laporan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan gambaran yang jauh lebih suram. Sepanjang Maret, Kuba mengalami tiga kali pemadaman listrik nasional, membuat lebih dari 10 juta orang tanpa listrik setelah tiga bulan berturut-turut tanpa solar, bahan bakar minyak, bensin, bahan bakar jet, atau gas elpiji.
PBB bahkan merilis rencana bantuan sebesar 94,1 juta dolar AS untuk menjaga layanan penting bagi warga Kuba yang paling rentan. Jika situasi ini berlanjut dan cadangan bahan bakar negara itu habis, PBB khawatir akan terjadi "penurunan kondisi yang cepat dan potensi hilangnya nyawa".