KINSHASA — Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo (DRC), Joseph Kabila, resmi dinobatkan sebagai pemimpin koalisi pemberontak baru yang bertujuan menggulingkan pemerintahan saat ini. Kelompok yang menamakan diri Front untuk Pemulihan Bangsa (FRN) ini mendeklarasikan diri pada Senin (10/2) di kediaman Kabila di Goma, sebuah kota terbesar di timur DRC yang saat ini dikuasai kelompok pemberontak M23.
FRN menyatakan misi mereka adalah mengoordinasikan "kekuatan perlawanan" untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai "tirani" di Kongo. Mereka menegaskan akan mengejar tujuan tersebut "dengan segala cara, termasuk kekuatan bersenjata". Deklarasi ini menjadi bukti paling jelas sejauh ini mengenai keterlibatan langsung Kabila dalam gerakan bersenjata, setahun setelah ia dijatuhi hukuman mati secara in absentia karena tuduhan pengkhianatan.
Dalam struktur kepemimpinan FRN, pemimpin M23, Sultani Makenga, akan menjabat sebagai salah satu dari empat wakil Kabila. Tiga wakil lainnya juga berasal dari aliansi AFC-M23 yang tahun lalu berhasil menguasai sebagian besar wilayah timur Kongo yang kaya akan sumber daya mineral.
Langkah Kabila ini muncul beberapa hari setelah ia menyampaikan pidato yang menuduh pemerintahan Presiden Félix Tshisekedi mengabaikan proposal perdamaian yang diajukan tahun lalu. Ia juga menuding pemerintah telah merusak tatanan konstitusi, salah mengelola ekonomi, gagal meningkatkan keamanan, serta melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap lawan politik dan perwira militer.
Kabila, 55 tahun, memimpin DRC dari tahun 2001 hingga Januari 2019 sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Tshisekedi melalui pemilu yang disengketakan. Keduanya sempat bersekutu dalam kesepakatan bagi kekuasaan informal, namun hubungan mereka retak dan Kabila memilih mengasingkan diri pada 2023 sebelum kembali ke Goma tahun lalu.
Pembentukan koalisi baru ini terjadi di tengah situasi yang tidak menentu di negara yang telah dilanda kekerasan selama puluhan tahun. Lebih dari 100 kelompok milisi aktif di timur DRC akibat ketegangan etnis dan perebutan kekuasaan serta kendali atas sumber daya alam yang menguntungkan. PBB dan pemerintah Barat menuduh Rwanda mendukung M23, meskipun Rwanda membantahnya dan menyatakan kehadiran militernya di timur DRC adalah langkah defensif.
Analisis Dampak: Langkah Kabila ini berpotensi memperburuk konflik bersenjata di Kongo yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dengan bergabungnya mantan presiden ke kubu pemberontak, legitimasi politik FRN meningkat di mata kelompok-kelompok milisi lokal. Hal ini bisa mempercepat eskalasi konflik dan memperparah krisis kemanusiaan yang sudah memprihatinkan, dengan jutaan warga sipil berisiko terdampak. Masyarakat internasional perlu mewaspadai potensi perang sipil skala penuh yang dapat melibatkan negara-negara tetangga seperti Rwanda.