AMMAN, (Nama Media) - Pemerintah Yordania resmi memblokir aplikasi perpesanan Telegram. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari upaya keras negara tersebut untuk menekan angka kejahatan siber dan membendung penyebaran konten ilegal serta materi yang dianggap ekstremis.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Direktorat Keamanan Publik (PSD) pada Senin lalu. Kebijakan ini mencuat tak lama setelah insiden berdarah yang mengguncang stabilitas keamanan domestik, yaitu penembakan di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Desa Hammoud, Karak, yang menewaskan sembilan orang.
Dalam pernyataannya, PSD mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat berselancar di media sosial. Warga diminta menghindari interaksi dengan akun, tautan, atau entitas yang tidak jelas asal-usulnya, serta proaktif melaporkan konten melanggar hukum melalui jalur resmi.
Penanganan kasus ini berjalan cepat. Pada Minggu, pengadilan menjatuhkan hukuman gantung kepada tiga pria terkait serangan tersebut. Tidak berhenti di situ, Yordania juga melancarkan serangan udara ke Suriah, yang diklaim telah menewaskan 20 anggota kelompok ISIS yang diduga terkait dengan aksi teror di gereja.
Meski alasan resminya adalah keamanan, pemblokiran Telegram menyoroti kompleksitas pengawasan aplikasi enkripsi. Pendiri Telegram, Pavel Durov, diketahui tengah menghadapi tekanan hukum di berbagai negara, termasuk Rusia yang mengeluarkannya surat penangkapan. Aplikasi ini memang populer di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mencakup sekitar 8 persen pengguna global, namun sering disorot karena dianggap menjadi sarang komunikasi kelompok militan.