Madrid, Spanyol - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan manuver kontroversialnya di panggung internasional. Kali ini, Washington resmi meminta ekstradisi James 'Fergie' Chambers, seorang pewaris kerajaan telekomunikasi AS, dari Spanyol. Chambers dituduh mendanai 'terorisme' karena donasinya yang besar untuk berbagai organisasi kemanusiaan dan pro-Palestina di Gaza.
Pria berusia 40 tahun itu ditangkap di Ibiza, Spanyol, pada Jumat pekan lalu berdasarkan surat perintah interpol. Tuduhan utama AS adalah bahwa Chambers memberikan dukungan material kepada Hamas, kelompok yang memerintah Gaza namun telah masuk daftar hitam 'organisasi teror' versi Washington. Saat ini, Chambers mendekam di penjara Madrid menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Spanyol yang memiliki waktu 40 hari untuk memutuskan permohonan ekstradisi, dengan keputusan final ada di tangan Dewan Menteri Spanyol.
Kasus ini memicu kekhawatiran luas di kalangan aktivis dan pengamat hukum. Banyak yang melihatnya sebagai sinyal bahwa era Donald Trump kembali membawa kebijakan represif, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melintasi batas negara. 'Ini adalah penganiayaan politik murni,' tegas Stella Schnabel, pasangan Chambers, yang menyebut kliennya dihukum hanya karena peduli pada rakyat Palestina dan melakukan pekerjaan kemanusiaan.
Analisis Dampak: Langkah AS ini bukan sekadar kasus hukum biasa. Ini adalah pesan keras bagi para donatur kiri di seluruh dunia: 'Berani mendukung Palestina, bersiaplah berhadapan dengan kami'. Para ahli hukum memperingatkan bahwa keberhasilan ekstradisi ini akan menciptakan preseden berbahaya, di mana aktivitas filantropi bisa dikriminalisasi sebagai 'dukungan terorisme' hanya karena berbeda pandangan politik dengan Gedung Putih. Irene Montero, anggota Parlemen Eropa dari Spanyol, dengan tegas memperingatkan, 'Spanyol tidak boleh menjadi kaki tangan Trump dalam menganiaya solidaritas terhadap Palestina.'
Kasus Chambers juga terkait erat dengan Project Esther, sebuah cetak biru kebijakan yang bertujuan membongkar gerakan pro-Palestina. Jika Spanyol menuruti permintaan AS, posisi ini akan bertolak belakang dengan sikap Perdana Menteri Pedro Sanchez yang selama ini vokal membela hak-hak Palestina, bahkan secara resmi mengakui negara Palestina dan mengkritik genosida Israel di Gaza.