Sebuah rencana ambisius yang disebut-sebut sebagai kunci perdamaian masa depan Jalur Gaza kini mencuat ke permukaan. Nikolay Mladenov, pimpinan Board of Peace, mengajukan proposal pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina, termasuk Hamas, secara bertahap dalam kurun waktu delapan bulan.
Detail rencana ini, yang telah diungkap Al Jazeera, menawarkan skema pertukaran yang cukup kompleks. Pelucutan senjata akan berjalan paralel dengan pemenuhan kewajiban oleh Israel. Ini meliputi izin masuknya material rekonstruksi untuk membangun kembali Gaza yang luluh lantak sejak konflik Oktober 2023, peningkatan signifikan bantuan kemanusiaan, serta penyerahan administrasi wilayah Palestina kepada sebuah komite nasional.
Mladenov sempat menyinggung rencana ini secara umum di hadapan Dewan Keamanan PBB, mendesak kelompok bersenjata terkait untuk segera menerima kerangka tersebut. Namun, situasi di lapangan membuat isu pelucutan senjata menjadi sangat pelik. Pasalnya, Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza meski ada gencatan senjata, menewaskan ratusan warga. Pembatasan bantuan juga tak kunjung berhenti, membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi di tengah warga yang terlantar dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Hamas sendiri berulang kali menegaskan penolakan untuk menyerahkan senjatanya selama pendudukan Israel di Gaza masih berlangsung. Mereka juga bersikukuh bahwa pelucutan senjata adalah urusan internal Palestina yang seharusnya dibahas antar-faksi, bukan dipaksakan dari luar. Hingga kini, belum ada reaksi resmi dari Hamas maupun Israel terkait detail rencana Mladenov ini.
Beberapa pakar Palestina yang dimintai tanggapan oleh Al Jazeera sebelumnya menyebut bahwa rencana Mladenov ini secara efektif berarti 'penyerahan politik' bagi Hamas. Board of Peace sendiri adalah lembaga yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump pasca-gencatan senjata yang ditengahi pemerintahannya, dan kini mengawasi administrasi Gaza.
Mekanisme rencana ini dirancang secara bertahap, dengan transisi antar-fase yang hanya akan terjadi setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing. Fase pertama, yang dijadwalkan berlangsung selama dua minggu, mencakup penghentian total operasi militer oleh Israel dan Hamas, serta implementasi protokol kemanusiaan yang telah disepakati Israel. Pada fase ini, perwakilan komite nasional Palestina—sebuah badan teknokratis yang dibentuk untuk mengelola Gaza pasca-gencatan senjata—juga akan diizinkan masuk untuk mengambil alih keamanan dan administrasi wilayah tersebut.
Rencana ini membuka peluang baru bagi Gaza, namun sekaligus sarat dengan tantangan politik dan kemanusiaan yang sangat besar. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemauan semua pihak untuk berkompromi dan mengesampingkan kepentingan demi masa depan Gaza yang lebih stabil dan sejahtera, jauh dari bayang-bayang konflik tak berkesudahan.