Jalan Nouri al-Maliki untuk kembali menduduki kursi Perdana Menteri Irak tampak terjal. Setelah koalisi Syiah kukuh menjagokan namanya, ancaman serius datang dari Amerika Serikat, diikuti riak perpecahan di internal koalisi sendiri.
Koalisi Kerangka Koordinasi (Coordination Framework/CF), blok politik Syiah yang memenangkan pemilihan parlemen November lalu di Irak, bersikeras menjagokan Nouri al-Maliki sebagai kandidat Perdana Menteri (PM). Namun, ambisi ini langsung berhadapan dengan tembok tebal: ancaman dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump sebelumnya di akhir Januari tegas memperingatkan. Jika al-Maliki, yang pernah menjabat PM Irak dari 2006 hingga 2014, kembali berkuasa, maka AS akan memutus bantuan kepada Irak. 'Jika kami tidak ada di sana untuk membantu, Irak punya NOL peluang untuk sukses, sejahtera, atau merdeka,' tulis Trump di situs Truth Social miliknya.
Washington melihat al-Maliki sebagai bagian dari jaringan pengaruh langsung Iran di Irak. Kembalinya al-Maliki ditakutkan akan melemahkan upaya AS untuk mengekang kekuatan Teheran di negara tetangga baratnya itu, termasuk membatasi jangkauan kelompok bersenjata yang didukung Iran.
Meski tekanan kian memuncak, mayoritas aktor berpengaruh di CF tak mau menyerah. Mereka bertekad mencari cara agar pencalonan al-Maliki tetap berjalan. CF, koalisi partai politik Syiah yang dibentuk tahun 2021 dan mewakili blok Syiah terbesar di parlemen Irak, telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan dukungan mereka. 'Memilih perdana menteri adalah masalah konstitusi Irak secara eksklusif... bebas dari campur tangan asing,' bunyi pernyataan itu.
Dukungan ini datang dari berbagai faksi pro-Maliki di CF, termasuk mantan wakil ketua parlemen Mohsen al-Mandalawi, Organisasi Badr pimpinan Hadi al-Amir, dan Dewan Agung Islam yang dipimpin Humam Hamoudi. Bahkan, PM petahana Mohammed Shia al-Sudani, yang partainya meraih suara terbanyak namun tak mendapat nominasi CF, juga secara resmi mendukung al-Maliki, meski ia belum sepenuhnya melepaskan kemungkinan untuk lanjut menjabat PM.
Namun, kendala bukan hanya dari luar. Sifat longgar koalisi CF berarti ada beragam pendapat soal pencalonan al-Maliki. Sejumlah pihak menentangnya, bahkan ada yang siap tunduk pada keinginan Trump dan menarik dukungan. Penentang ini, ditambah dukungan dari partai Kurdi dan Sunni, memiliki cukup kursi dan suara untuk memblokir pencalonan al-Maliki jika mereka mau. Ini termasuk tokoh-tokoh Syiah penting seperti Qais al-Khazali dari kelompok Asaib Ahl al-Haq dan Ammar al-Hakim.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas politik Irak yang selalu bergejolak, terjepit di antara ambisi politik domestik dan campur tangan kekuatan asing. Dengan ancaman AS yang menggantung dan perpecahan internal yang nyata, jalan menuju kursi PM bagi Nouri al-Maliki masih penuh rintangan, berpotensi memicu ketidakpastian politik berkepanjangan dan mengancam stabilitas negara.