Situasi politik di Iran semakin memanas dengan gelombang kritik pedas yang dilontarkan oleh para mantan pemimpin reformis. Mereka, termasuk yang kini mendekam di penjara atau dalam tahanan rumah, secara terang-terangan menuntut perubahan fundamental, bahkan sampai pada seruan agar sistem Republik Islam Iran mundur dari kekuasaan. Kritik ini muncul setelah ribuan nyawa melayang dalam serangkaian protes nasional.
Para mantan pemimpin ini, seperti Mir Hossein Mousavi (bekas kandidat presiden reformis yang menjalani tahanan rumah sejak 'Gerakan Hijau' 2009) dan Mostafa Tajzadeh (politikus reformis yang kini dipenjara), kompak menyuarakan kegeraman mereka atas penindasan yang terus meningkat. Mousavi dengan tegas menyatakan, "Sudah berapa banyak cara rakyat harus katakan bahwa mereka tidak menginginkan sistem ini dan tidak percaya kebohonganmu? Cukup. Permainan sudah berakhir." Ia bahkan secara terbuka meminta pasukan negara untuk "menurunkan senjata dan minggir dari kekuasaan."
Mousavi juga mendesak adanya referendum konstitusional dan transisi kekuasaan yang damai serta demokratis, tanpa intervensi asing. Seruannya ini mendapat dukungan kuat dari sekitar 400 aktivis, baik dari dalam maupun luar Iran. Senada, Tajzadeh dari balik jeruji besi berkeinginan agar Iran "bergerak melampaui kondisi buruk yang dipaksakan oleh perwalian ulama dan kegagalan pemerintahan klerus." Ia pun menyerukan pembentukan misi pencari fakta independen untuk mengusut "kekejaman" yang dilakukan terhadap demonstran.
Sementara itu, mantan Presiden Hassan Rouhani, yang santer disebut-sebut ingin kembali ke panggung politik, juga turut angkat bicara. Ia mendesak "reformasi besar, bukan reformasi kecil," dan mengakui bahwa rakyat Iran telah berdemonstrasi karena berbagai alasan selama empat dekade terakhir. Namun, Rouhani tidak menyinggung pemadaman internet dan pembunuhan demonstran yang terjadi saat ia menjabat pada November 2019. Ia menambahkan, pemerintah harus mengadakan pemungutan suara publik untuk isu-isu penting, termasuk kebijakan luar negeri.
Gelombang kritik dari lingkaran elit internal ini menunjukkan keretakan serius dalam struktur kekuasaan Iran, bukan lagi sekadar protes jalanan, melainkan seruan perubahan sistemik dari tokoh-tokoh yang memiliki sejarah dan pengaruh. Situasi ini menciptakan ketidakpastian politik yang mendalam dan meningkatkan potensi polarisasi. Desakan untuk referendum dan misi pencari fakta menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas, di tengah perbedaan drastis klaim jumlah korban yang mengindikasikan pelanggaran HAM berat. Kondisi ini bisa menjadi titik balik penting bagi masa depan Iran.
Ketegangan ini semakin memanas dengan ancaman dari kelompok garis keras terhadap para pengkritik. Angka korban jiwa dalam protes juga menjadi sorotan. Pemerintah Iran mengklaim 3.117 orang tewas, namun PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional menuding pasukan negara berada di balik pembunuhan tersebut. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS bahkan memverifikasi 6.854 kematian dan masih menyelidiki 11.280 kasus lainnya. Perbedaan data ini menegaskan kurangnya transparansi dan potensi pelanggaran HAM serius yang perlu diusut tuntas.