Seorang hakim federal di California mengeluarkan perintah yang melarang pemerintah federal mengancam petugas pemilu lokal dan negara bagian dengan tuntutan pidana. Keputusan ini keluar hanya beberapa hari sebelum pemilihan midterm yang akan menentukan kendali Kongres AS.
Hakim Trina Thompson menegaskan bahwa tindakan Departemen Kehakiman (DoJ) yang meminta petugas pemilu menyisihkan surat suara yang diduga berasal dari non-warga negara berpotensi menimbulkan kekacauan dalam proses pemilu. Ia menilai langkah tersebut justru bisa menghalangi hak pilih warga yang sah.
Sebelumnya, DoJ mengirim surat kepada pejabat pemilu di California dan Washington, meminta mereka menyisihkan puluhan ribu surat suara yang diyakini berasal dari non-warga negara. Bahkan, petugas dari Departemen Keamanan Dalam Negeri sempat mendatangi kantor-kantor pemilu setempat dengan membawa ancaman pidana jika permintaan itu tidak dipenuhi.
Kelompok hak sipil dan serikat pekerja pemilu pun melayangkan gugatan, menuduh DoJ melakukan intervensi terhadap tugas penyelenggaraan pemilu. Hakim Thompson pun memerintahkan pemerintah menghentikan semua tindakan tersebut.
Presiden Donald Trump mengkritik keras keputusan itu melalui media sosial, mempertanyakan alasan penolakan terhadap upaya perbaikan dugaan kecurangan pemilu. Ia juga menawarkan hadiah 1 juta dolar bagi siapa saja yang melaporkan kasus kecurangan pemilu hingga berujung vonis bersalah.
Namun, berbagai studi dan data menunjukkan bahwa kasus kecurangan pemilu di AS, termasuk pemungutan suara oleh non-warga negara, sangat jarang terjadi. Langkah pemerintah ini pun dinilai sebagai bagian dari kampanye panjang yang justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.