Kabar mengejutkan datang dari Strasbourg. Parlemen Eropa baru-baru ini memutuskan untuk menyerahkan perjanjian dagang bebas kontroversial antara Uni Eropa dan empat negara Amerika Selatan, yang tergabung dalam Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), ke Pengadilan Tinggi Uni Eropa. Keputusan ini diambil setelah pemungutan suara sengit pada hari Rabu, dengan 334 anggota parlemen mendukung dan 324 menolak.
Langkah ini menunda realisasi kesepakatan yang sudah dinanti selama seperempat abad tersebut. Pengadilan Kehakiman Uni Eropa kini punya tugas untuk menilai, apakah perjanjian ini sesuai dengan kebijakan blok ekonomi tersebut, terutama terkait isu lingkungan dan kesehatan konsumen.
Perjanjian dagang ini sejatinya telah ditandatangani setelah 25 tahun negosiasi. Isinya adalah penghapusan tarif untuk lebih dari 90 persen perdagangan bilateral. Ini berarti ekspor mobil, anggur, dan keju Eropa akan lebih mudah masuk ke pasar Amerika Selatan. Sebaliknya, produk seperti daging sapi, unggas, gula, beras, madu, dan kedelai dari Amerika Selatan juga akan lebih gampang menembus pasar Eropa.
Para pendukung, seperti Jerman dan Spanyol, berargumen bahwa kesepakatan ini krusial untuk mengimbangi kerugian bisnis akibat tarif AS dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, terutama untuk akses mineral penting. Penandatanganan perjanjian ini bahkan dianggap sebagai kemenangan geopolitik penting bagi EU di tengah persaingan ketat antara AS dan Tiongkok, memperkuat posisi EU di wilayah yang kaya sumber daya.
Namun, tidak semua pihak setuju. Kelompok penentang, termasuk Prancis, Polandia, dan sejumlah organisasi petani, khawatir bahwa perjanjian ini akan membanjiri pasar Eropa dengan produk daging sapi, gula, dan unggas murah. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan petani lokal yang sudah berulang kali melakukan protes.
Juru bicara Komisi Eropa, Olof Gill, mengungkapkan penyesalannya atas keputusan Parlemen Eropa ini. Ia menegaskan bahwa Komisi telah menanggapi semua pertanyaan dan isu yang diangkat dengan sangat detail, sehingga keputusan parlemen dianggap tidak beralasan.
Kini, bola panas ada di tangan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa. Proses pengambilan keputusan oleh pengadilan biasanya memakan waktu sekitar dua tahun. Putusan pengadilan bisa saja memaksa perubahan pada isi perjanjian. Meski begitu, EU masih bisa menerapkan sebagian pakta ini secara sementara sambil menunggu putusan dan persetujuan parlemen akhir. Namun, Komisi Eropa menyadari bahwa langkah tersebut bisa memicu gejolak politik yang lebih besar, apalagi ribuan petani sudah turun ke jalan dengan traktor mereka di Strasbourg jelang pemungutan suara.