Komite Paralimpiade Internasional (IPC) baru-baru ini mengumumkan keputusan kontroversial yang memicu kemarahan Ukraina. Atlet Rusia dan Belarusia diizinkan kembali berlaga di Paralimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, bahkan dengan mengibarkan bendera nasional mereka. Kebijakan ini membalikkan larangan yang diberlakukan pasca invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, menimbulkan pertanyaan besar tentang prinsip-prinsip keadilan dalam olahraga internasional.
Keputusan IPC ini sontak membuat Ukraina geram. Menteri Olahraga Ukraina, Matvii Bidnyi, tak segan menyebut langkah tersebut sebagai 'mengecewakan dan keterlaluan'. Menurutnya, bendera Rusia dan Belarusia, yang ia anggap sebagai simbol rezim pemicu perang dan kebohongan, tidak sepantasnya berkibar di ajang olahraga global yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Bidnyi juga menuding bahwa di Rusia, olahraga Paralimpiade telah dijadikan alat propaganda bagi mereka yang terluka saat ditugaskan membunuh di Ukraina.
Sebelumnya, Rusia dan Belarusia memang dilarang dari kompetisi Paralimpiade menyusul invasi ke Ukraina. Namun, keanggotaan penuh mereka di IPC kembali dipulihkan setelah anggota organisasi memilih untuk mencabut sebagian sanksi pada September 2025. Kendati federasi olahraga internasional awalnya ingin mempertahankan larangan, Rusia dan Belarusia berhasil memenangkan banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Desember melawan Federasi Ski dan Seluncur Salju Internasional (FIS). Kemenangan banding ini membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh slot partisipasi di Paralimpiade 2026 untuk cabang olahraga ski alpine, ski lintas alam, dan snowboard.
Secara rinci, Rusia akan mengirimkan enam atlet, dengan dua slot masing-masing untuk ski alpine, ski lintas alam, dan snowboard. Sementara Belarusia mendapatkan empat slot di ski lintas alam.
Keputusan ini menuai sorotan tajam, terutama jika dibandingkan dengan Olimpiade Musim Dingin yang sedang berlangsung, di mana atlet Rusia dan Belarusia hanya bisa berkompetisi sebagai atlet netral tanpa bendera atau lagu kebangsaan. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya dualisme kebijakan di tubuh organisasi olahraga internasional. Bagi Ukraina, langkah IPC ini bukan sekadar soal kompetisi, melainkan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di tengah konflik yang masih berkecamuk. Hal ini berpotensi memperdalam jurang ketegangan politik dalam dunia olahraga global dan menimbulkan perdebatan sengit tentang etika serta imparsialitas komite-komite penyelenggara event olahraga dunia.