Pemerintah Israel kembali bikin geger dengan keputusan kontroversialnya. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir baru saja menyetujui penerbitan izin senjata api untuk warga Israel di 18 permukiman ilegal tambahan di Tepi Barat. Langkah ini bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan bagian dari agenda besar pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas cengkeraman atas wilayah Palestina yang diduduki, sekaligus makin mengancam prospek solusi dua negara.
Ben-Gvir, yang dikenal sebagai politisi garis keras, mengumumkan keputusan ini lewat Telegram pada hari Rabu, mengklaim tujuannya untuk 'meningkatkan pertahanan diri dan keamanan pribadi' para pemukim. Namun, banyak pihak melihat ini sebagai lampu hijau bagi gelombang kekerasan yang makin parah.
Faktanya, program persenjataan skala besar yang dipelopori Ben-Gvir sejak perang di Jalur Gaza telah membuat para pemukim Israel makin 'percaya diri' untuk melancarkan serangan. Mereka bahkan disebut menikmati impunitas hampir total saat melakukan serangan-serangan tersebut. Senjata yang mereka miliki pun tak main-main, mulai dari M16 buatan AS hingga pistol dan drone.
Data PBB pada tahun 2025 mencatat lebih dari 1.800 serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina—rata-rata lima serangan per hari. Angka ini menyebabkan korban luka atau kerusakan properti di sekitar 280 komunitas di Tepi Barat, melampaui rekor tahun sebelumnya dengan lebih dari 350 serangan. Tak hanya itu, pada tahun 2025, sebanyak 240 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk 55 anak-anak, tewas di tangan pasukan atau pemukim Israel.
Israel terus mengabaikan putusan internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) sendiri pada tahun 2024 telah memutuskan bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah melanggar hukum dan harus diakhiri 'secepat mungkin'. Namun, tahun lalu, Israel meresmikan rencana pembangunan proyek permukiman ilegal E1. Tahun ini, mereka diperkirakan akan mendorong perluasan permukiman dekat Yerusalem, Lembah Yordan, dan sekitar Ramallah. Pada Desember, 19 pos terdepan pemukim yang dibangun tanpa persetujuan pemerintah pun diresmikan secara retroaktif menjadi permukiman resmi. Secara keseluruhan, jumlah permukiman dan pos terdepan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki telah meningkat hampir 50 persen sejak 2022, dari 141 menjadi 210 saat ini.
Ben-Gvir juga menyebutkan bahwa lebih dari 240.000 warga Israel telah menerima izin senjata sejak kebijakan ini diperluas, angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan sekitar 8.000 izin yang dikeluarkan setiap tahun di tahun-tahun sebelumnya. Ia mengklaim ini membantu 'menggagalkan serangan, mencegah infiltrasi, dan menghentikan penyerang bahkan sebelum pasukan keamanan tiba'. Namun, bagi organisasi lokal dan internasional, kebijakan persenjataan massal ini serta perluasan permukiman ilegal tidak lain adalah upaya terorganisir untuk menggusur paksa warga Palestina dari tanah leluhur mereka, alih-alih meningkatkan keamanan.