Jakarta - Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag dijadwalkan membacakan putusan bersejarah dalam kasus tuduhan genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar terkait penindasan militer tahun 2017 terhadap etnis Rohingya. Putusan yang dibacakan pada Kamis (10:00 GMT) ini menjadi momen krusial karena untuk pertama kalinya ICJ berpotensi menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas genosida.
Kasus ini bermula dari operasi militer Myanmar pada 2017 yang memaksa lebih dari 730.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Para penyintas menceritakan kekejaman yang terjadi, mulai dari pembunuhan massal, pemerkosaan, hingga pembakaran desa. Misi pencari fakta PBB juga menyimpulkan bahwa kampanye tersebut mengandung 'tindakan genosidal'.
Gambia, yang didukung Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menuntut Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Meskipun putusan ICJ bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, pengadilan ini memiliki keterbatasan dalam hal penegakan hukum. Jika Myanmar mengabaikan putusan, Gambia dapat meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan.
Myanmar sendiri membantah tuduhan tersebut. Mereka berargumen bahwa operasi militer merupakan respons sah terhadap serangan kelompok bersenjata dan menegaskan tidak ada bukti langsung adanya niat untuk memusnahkan Rohingya. Namun, putusan ini juga dinilai akan menjadi preseden penting bagi kasus serupa di masa depan, termasuk kasus yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait Gaza.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat internasional, putusan ini akan menjadi ujian bagi efektivitas hukum internasional dalam menangani kejahatan kemanusiaan. Sementara itu, bagi sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya di kamp Cox's Bazar, Bangladesh, dan 550.000 lainnya yang masih berada di Myanmar dengan berbagai pembatasan, putusan ini menjadi harapan baru untuk keadilan dan pemulihan hak-hak mereka. Namun, tanpa mekanisme penegakan yang kuat, implementasi putusan masih menjadi tanda tanya besar.