London, Kompas.tv — Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer kembali mencoba mencairkan hubungan diplomatik dengan China yang sempat membeku. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, saat ini tengah melakukan kunjungan tiga hari ke Beijing, menyusul kunjungan Perdana Menteri Starmer pada Januari lalu.
Dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden China, Han Zheng, Cooper menekankan pentingnya pendekatan 'terus terang dan saling menghormati' meskipun kedua negara memiliki perbedaan pandangan, terutama soal keamanan, hak asasi manusia, dan perang Rusia di Ukraina. “Demi kepentingan bersama, kita perlu tatanan internasional berbasis aturan dan mengurangi ketegangan geoekonomi,” ujar Cooper.
Langkah ini bukan hanya dilakukan Inggris. Banyak pemimpin dunia kini berusaha mendekati China di tengah ketidakstabilan global. Analis menilai, negara-negara Barat seperti Inggris kini sangat bergantung pada China untuk pasokan barang-barang canggih, mulai dari semikonduktor hingga peralatan medis. “Ketergantungan ini semakin besar setiap harinya,” ujar John Minnich, asisten profesor di London School of Economics.
Menariknya, retorika soal 'tatanan berbasis aturan' ini muncul saat Amerika Serikat di bawah Donald Trump justru dituduh mulai meninggalkan hukum internasional yang dulu mereka bangun. China pun memanfaatkan momen ini untuk tampil sebagai kekuatan global yang stabil dan bertanggung jawab.
Dampak bagi Masyarakat: Normalisasi hubungan ini berpotensi membuka kembali keran investasi dan perdagangan yang sempat tersendat. Bagi masyarakat Indonesia, ini bisa berarti rantai pasok global yang lebih stabil, terutama untuk barang elektronik dan bahan baku industri. Namun, di sisi lain, pendekatan 'terus terang' ala Inggris juga menunjukkan bahwa tekanan Barat terhadap China soal HAM dan keamanan mungkin akan melunak demi kepentingan ekonomi.