Jakarta, [Tanggal Hari Ini] – Raksasa teknologi Meta, perusahaan induk Facebook, WhatsApp, dan Instagram, melancarkan kritik pedas terhadap rencana terbaru pemerintah Australia yang mewajibkan platform digital membayar konten berita. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (20/6), Meta menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai kebijakan yang ‘dirancang dengan buruk’ dan ‘sangat tidak adil’.
Meta berargumen bahwa kebijakan bernama News Bargaining Incentive (NBI) ini justru akan membuat perusahaan media menjadi malas berinovasi. Menurut mereka, jaminan pendapatan dari pajak platform digital hanya akan melindungi penerbit berita dari persaingan pasar yang sehat. “Kebijakan ini justru melindungi penerbit dari tekanan untuk berevolusi,” tulis Meta dalam dokumen resmi kepada pemerintah Australia.
Lebih lanjut, Meta menyebut rencana ini melanggar perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Amerika Serikat. “Media yang kuat dan independen tidak bisa dibangun dari pajak hukuman yang dikenakan pada perusahaan asing,” tegas mereka.
Skema Pajak dan Target Platform
Rencana pemerintah Australia yang digagas Perdana Menteri Anthony Albanese ini akan memberlakukan pajak sebesar 2,25 persen dari pendapatan lokal bagi platform seperti Meta, Google, dan TikTok jika mereka tidak membuat kesepakatan bayar konten dengan media Australia. Platform yang sudah memiliki kesepakatan cukup bisa mendapatkan diskon pajak menjadi 1,5 persen. Uang dari pajak ini akan dibagikan ke media berdasarkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan.
Menariknya, aturan ini tidak menyasar pengembang kecerdasan buatan (AI) seperti OpenAI, pembuat ChatGPT, yang juga memengaruhi lalu lintas pencarian berita. Pemerintah memperkirakan skema baru ini bisa menghasilkan 200 juta hingga 250 juta dolar Australia (sekitar Rp2,1 triliun hingga Rp2,6 triliun) bagi industri media lokal.
Analisis Dampak
Kebijakan ini lahir dari krisis industri media Australia yang kehilangan lebih dari 19.500 lapangan kerja jurnalis sejak 2008 akibat runtuhnya pendapatan iklan cetak. Namun, sikap keras Meta menunjukkan bahwa pertarungan antara raksasa teknologi dan industri media klasik masih jauh dari kata selesai.
Jika Australia memaksakan aturan ini, ada kemungkinan Meta akan mengikuti langkah sebelumnya: memblokir konten berita dari platform mereka seperti yang terjadi di Kanada pada 2023. Bagi publik, langkah ini bisa berdampak langsung: mereka akan kehilangan akses mudah ke berita lokal di linimasa media sosial, namun di sisi lain, ini bisa menjadi preseden bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk memberlakukan aturan serupa demi menyelamatkan industri media nasional.