Ekuador makin serius memerangi kejahatan terorganisir yang menjerat negaranya. Lewat kerja sama militer dengan Amerika Serikat, pemerintah di bawah Presiden Daniel Noboa mengklaim mulai membuahkan hasil signifikan. Angka pembunuhan disengaja disebut turun 28% pada Maret lalu dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Dalam Negeri John Reimberg merinci, lebih dari 4.300 orang telah ditangkap di seluruh negeri, dengan 2.200 surat perintah penggeledahan berhasil dieksekusi. Ia memuji kepemimpinan tegas Presiden Noboa dan kerja keras "Blok Keamanan" – tim gabungan polisi dan militer – yang berhasil mengendalikan wilayah paling rawan. Menteri Pertahanan Gian Carlo Loffredo bahkan menegaskan, para pelaku kejahatan kini "terpojok" dan ini baru permulaan.
Langkah keras ini diambil setelah Ekuador, yang dulunya dikenal sebagai "pulau damai" di Amerika Selatan, mendadak jadi magnet bagi jaringan kriminal. Posisinya yang strategis di Samudra Pasifik, diapit negara produsen kokain utama seperti Kolombia dan Peru, ditambah ekonomi yang melemah pasca-pandemi COVID-19, membuat angka kejahatan melonjak drastis di tahun-tahun sebelumnya. Noboa sendiri terpilih dengan janji menumpas kejahatan, mengusung kebijakan "mano dura" atau "tangan besi" yang mirip dengan Presiden El Salvador Nayib Bukele, yang juga dikenal dekat dengan mantan Presiden AS Donald Trump.
Meski demikian, kampanye agresif ini tak lepas dari sorotan. Sejumlah pihak mulai menyuarakan kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia di tengah operasi berskala besar ini. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Noboa dan pemerintahannya dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga.