Skandal dugaan spionase yang melibatkan mantan bos Nvidia, Jensen Huang, dan seorang wanita bernama Alice Huang, telah memicu gejolak besar tidak hanya di Silicon Valley, tetapi juga di ranah politik Amerika Serikat. Alice Huang, yang dicurigai sebagai agen Tiongkok, dilaporkan telah meninggalkan posisinya sebagai eksekutif di Megaspeed pada Agustus tahun lalu. Megaspeed sendiri merupakan pembeli terbesar chip Nvidia di Asia Tenggara, dan skandal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan lolosnya chip AI canggih ke Tiongkok, meskipun ada pembatasan ekspor dari AS.
Jensen Huang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO raksasa pembuat chip AI tersebut setelah terungkap dugaan perselingkuhan dengan Alice Huang dan seorang karyawannya. Menanggapi hal ini, Megaspeed yang berbasis di Singapura menyatakan telah meluncurkan investigasi internal. Perusahaan mengaku mengetahui adanya laporan yang berisi klaim tentang bisnis, rantai pasokan, dan operasi global mereka yang tidak didukung bukti yang dapat diverifikasi. Megaspeed menegaskan bahwa mereka menjalankan bisnis yang sah dan telah menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menuding Departemen Perdagangan yang dipimpin Howard Lutnick gagal mengawasi ekspor chip canggih. Bessent menyebut beberapa lembaga telah lama mengusulkan agar Megaspeed dimasukkan ke dalam daftar entitas (entity list), namun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Lutnick sendiri dijadwalkan memberikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat bulan depan terkait perannya dalam mengizinkan ekspor chip canggih Nvidia. Megaspeed diduga memberikan akses backdoor ke chip Nvidia untuk perusahaan Tiongkok melalui pusat data mereka di Malaysia, Indonesia, dan Thailand.
Pemerintah Tiongkok membantah Alice Huang adalah seorang mata-mata dan memperingatkan AS agar tidak menggunakan skandal ini sebagai dalih untuk melakukan blokade teknologi terhadap perkembangan AI di Tiongkok. Sementara itu, Singapura menyatakan tidak memberlakukan kontrol ekspor sepihak dari negara lain, namun mengharapkan semua perusahaan di yurisdiksinya untuk mematuhi regulasi tersebut. Skandal ini menjadi ujian berat bagi Singapura yang selama ini dikenal ramah bisnis, di tengah tekanan geopolitik terkait teknologi AI.