Sekjen PBB Antonio Guterres baru-baru ini melontarkan peringatan keras bahwa hak asasi manusia (HAM) sedang 'diserang habis-habisan' dan hukum internasional kerap diinjak-injak oleh 'aturan kekerasan' yang diusung pihak-pihak berkuasa. Dalam sesi tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, ia secara gamblang menyoroti krisis global ini, menyebut bahwa pelanggaran terjadi di depan mata dan seringkali dipimpin oleh mereka yang paling berkuasa.
Guterres secara spesifik menyoroti sejumlah konflik yang menjadi bukti nyata dari kemerosotan ini. Ia menyebut situasi di Ukraina, di mana lebih dari 15.000 warga sipil tewas dalam empat tahun konflik, sebagai contoh tragis. Tak ketinggalan, ia juga mengecam 'pelanggaran terang-terangan' HAM dan hukum internasional di wilayah pendudukan Palestina. Bahkan, ia mengkhawatirkan solusi dua negara untuk Palestina 'dilucuti' secara terbuka, sebuah kondisi yang menurutnya tak boleh diizinkan komunitas internasional.
Kekhawatiran senada juga diungkapkan Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk. Ia menambahkan bahwa perkembangan di seluruh dunia mengindikasikan kembalinya tren 'dominasi dan supremasi' serta normalisasi penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa antar dan dalam negara. Turk menunjuk penderitaan massal yang tak terbayangkan di berbagai titik panas dunia, mulai dari Sudan, Gaza, Ukraina, hingga Myanmar, sebagai bukti konkret dari kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan yang brutal.
Pernyataan keras dari dua pemimpin tinggi PBB ini bukan sekadar peringatan rutin. Ini adalah cermin nyata dari krisis global terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tatanan hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dunia. Dampaknya bisa sangat serius: meningkatnya instabilitas, eskalasi konflik, dan pengabaian nyawa warga sipil yang terus menjadi korban. Masyarakat internasional dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan pada hukum dan diplomasi, atau bersiap menghadapi dunia yang semakin brutal di mana kekuatan adalah satu-satunya hukum.