Ethiopia tetap nekat menggelar pemilu nasional ketujuh pada 1 Juni mendatang, meski negara itu masih dililit konflik internal dan pelanggaran HAM berat. Komisi Pemilihan Umum Ethiopia (NEBE) sudah memberi lampu hijau, tapi banyak pihak menilai situasi saat ini jauh dari kondusif untuk pemilu yang bebas dan adil.
Padahal, saat Perdana Menteri Abiy Ahmed naik tahta pada 2018, harapan akan demokrasi sempat membuncah. Ia membebaskan tahanan politik, merevisi undang-undang represif, dan berdamai dengan Eritrea—prestasi yang mengantarnya meraih Nobel Perdamaian. Namun euforia itu cepat sirna.
Pada 2020, perang dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) meletus. Ratusan ribu orang tewas. Laporan Human Rights Watch, Amnesty International, dan PBB mengonfirmasi adanya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal dan penyiksaan. Tapi hingga kini, tak ada satu pun pelaku yang diadili.
Konflik baru juga muncul di wilayah Amhara antara milisi Fano dan tentara federal. Pada Januari 2024, tentara federal mengeksekusi sedikitnya 89 warga sipil di kota Merawi. Serangan drone juga terus terjadi di berbagai wilayah Amhara. Darurat kemanusiaan pun makin parah.
Analisis: Pemilu di tengah situasi seperti ini jelas sebuah ironi. Tanpa rekonsiliasi nasional dan penegakan hukum yang serius, pemilu hanya akan menjadi ajang legitimasi kekuasaan yang berdarah. Masyarakat Ethiopia, yang sudah lelah dengan perang, justru berpotensi mengalami krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap sistem politik.