Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan ambisi besarnya: menggulingkan pemerintahan Iran. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan politik internal menjelang pemilihan umum nasional pekan depan, di mana dukungan terhadapnya di survei terus menurun. Netanyahu menyampaikan hal ini usai berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada Minggu lalu dan kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Israel.
Namun, sinyal dukungan nyata dari Washington untuk melancarkan serangan baru terhadap Iran masih belum jelas. Netanyahu tidak memberikan indikasi bahwa AS setuju untuk ikut dalam operasi militer baru, apalagi kampanye untuk menjatuhkan kepemimpinan Iran.
Para analis militer yang diwawancarai Al Jazeera menilai Israel memang punya kekuatan tembak yang cukup untuk melumpuhkan Iran secara serius. Stok senjata ofensif dan kemampuan pengisian bahan bakar udara memberi Israel keunggulan substansial untuk kembali menguasai langit Iran dan menghantam target-target strategis.
Tapi ada masalah besar: Israel tidak memiliki strategi jelas untuk mengubah keunggulan militer menjadi perubahan rezim. Serangan udara saja dinilai tidak akan cukup. Sementara invasi darat akan menuntut komitmen militer yang jauh lebih besar dan berisiko tinggi.
Iran sendiri bukan lawan sembarangan. Negara itu sudah bertahan dari dua gelombang serangan dan masih menyimpan kemampuan untuk membalas, baik terhadap Israel maupun negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Sistem pertahanan yang tersembunyi dengan baik diperkirakan tetap bertahan meski dibombardir.
Netanyahu sendiri sebenarnya sudah mengakui keterbatasan kekuatan udara pada Maret lalu. Ia menyebut perlu ada komponen darat, meski tanpa menjelaskan bagaimana mewujudkannya. Ambisi menggulingkan pemerintah Iran ini bukan hal baru. Sejak era 1990-an, Netanyahu sudah menyuarakan hal serupa, namun hingga kini belum terwujud meski AS sempat terlibat dalam perang pada Juni 2025 dan kampanye militer pada Februari tahun ini.
Dampaknya bagi masyarakat luas, eskalasi ketegangan di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dan mengganggu stabilitas pasokan energi global. Bagi warga Israel sendiri, perang berkepanjangan berisiko menambah beban ekonomi dan memperdalam polarisasi politik di tengah ketidakpastian hasil pemilu.