Pemerintahan Presiden Abelardo de la Espriella berencana memangkas anggaran Special Jurisdiction for Peace (JEP), pengadilan keadilan transisi yang menangani kejahatan perang selama konflik bersenjata Kolombia selama enam dekade. Pemotongan mencapai sekitar 181 miliar peso Kolombia atau setara USD 57 juta dalam rancangan anggaran 2027. Lebih dari itu, komite Senat juga tengah membahas RUU untuk membubarkan JEP sepenuhnya pada Maret 2028 dan mengalihkan fungsinya ke sistem peradilan umum.
Keputusan ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan korban konflik. Angela Cordon, seorang warga yang kehilangan ayah dan pamannya sejak 2003, mengaku JEP adalah satu-satunya institusi yang membantunya menemukan jawaban tentang nasib keluarganya. Melalui JEP, ia mengetahui lokasi eksekusi dan bekerja sama dengan mantan anggota FARC untuk mencari keberadaan jasad mereka. Ia takut pemangkasan anggaran akan menghentikan misi pencarian di lapangan dan membuat keluarganya tak pernah bisa kembali ke lokasi tersebut.
Pemerintah beralasan pemotongan ini diperlukan untuk menekan utang publik Kolombia yang telah melampaui USD 370 miliar. Namun, para pengamat menilai langkah ini berisiko mengguncang fondasi perdamaian yang dibangun sejak kesepakatan 2016 antara pemerintah dan FARC. JEP sendiri dibentuk sebagai bagian dari perjanjian damai tersebut untuk mengadili dan menyelidiki kejahatan selama konflik yang menewaskan lebih dari 450.664 orang.
Dampaknya bagi masyarakat luas sangat signifikan. Jika JEP dilumpuhkan, proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi ratusan ribu korban berpotensi mandek. Selain itu, pembubaran lembaga ini bisa memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menyelesaikan warisan konflik, sekaligus membuka celah impunitas bagi pelaku kejahatan perang. Masyarakat internasional juga diperkirakan akan mencermati langkah ini sebagai ujian terhadap stabilitas demokrasi dan perdamaian di Kolombia.