ISLAMABAD - Pemerintah federal Pakistan resmi mengambil alih kekuasaan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Wilayah barat laut yang selama ini menjadi basis Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Imran Khan itu kini berada di bawah kendali langsung pusat menyusul penandatanganan dekrit darurat oleh Presiden Asif Ali Zardari pada Minggu (9/3).
Langkah ini diambil setelah Perdana Menteri Shehbaz Sharif menilai pemerintah provinsi sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsi konstitusionalnya. Menteri Hukum Pakistan, Azam Nazeer Tarar, beralasan bahwa situasi keamanan yang memburuk dan ancaman terorisme menjadi dasar utama pengambilalihan ini. "Alasan fundamentalnya adalah hukum dan ketertiban, perang melawan terorisme, serta menyelamatkan warga tak berdosa," ujarnya dalam konferensi pers di Islamabad.
Dampak dari keputusan ini sangat signifikan. Gubernur Faisal Karim Kundi, yang berasal dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) sekutu koalisi pemerintah, kini mengambil alih tugas-tugas pemerintahan provinsi. Sementara itu, parlemen pusat mengambil alih wewenang dewan legislatif provinsi. Menteri Dalam Negeri junior, Talal Chaudhry, juga mengonfirmasi bahwa Menteri Utama Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, telah ditahan.
Partai PTI menolak keras langkah ini. Mereka menilai pengambilalihan ini sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan oposisi setelah gagalnya dialog mengenai pembebasan Imran Khan. Meski demikian, pemerintah berdalih bahwa ini bukanlah pembubaran permanen. Pengacara konstitusi, Hassan Abdullah Niazi, menjelaskan bahwa status provinsi saat ini dianggap "disfungsional" hingga keadaan darurat dicabut, di mana nantinya pemerintahan terpilih harus dipulihkan.
Untuk menjaga stabilitas, Gubernur Kundi akan dibantu oleh dewan penasihat berisi 11 orang. Militer Pakistan yang sudah bersiaga di wilayah tersebut juga dikerahkan untuk membantu penegakan hukum. Pemerintah federal juga membentuk sekretariat khusus untuk 12 distrik yang dianggap sebagai zona perang di perbatasan Afghanistan, yang akan dipimpin oleh seorang sekretaris kepala tambahan dengan kewenangan setara pemerintah provinsi.