Jakarta - Pemerintah Denmark menegaskan bahwa kesepakatan terbaru dengan Amerika Serikat (AS) terkait Greenland tidak memberikan hak istimewa bagi investor AS untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah otonomi tersebut. Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang mengklaim bahwa eksplorasi minyak, gas, dan mineral besar-besaran di Greenland akan segera dimulai.
Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menyebut Greenland sebagai 'wilayah baru yang indah' miliknya dan menekankan bahwa kegiatan eksplorasi akan segera berjalan, meski tanpa merinci lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Denmark pada Rabu menegaskan bahwa perjanjian yang ditandatangani pada 22 September lalu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York tidak mengubah aturan main terkait eksploitasi sumber daya. Kesepakatan tersebut menegaskan kembali kedaulatan Denmark dan hak penentuan nasib sendiri warga Greenland, serta tidak mengalokasikan hak apa pun untuk penambangan atau pengeboran.
Perjanjian setebal 10 halaman itu sebenarnya lebih fokus pada kerja sama pertahanan. Isinya mencakup izin bagi AS untuk memodernisasi dan memperluas aktivitas di Pangkalan Antariksa Pituffik, serta pembukaan jalan bagi dua pangkalan militer baru dan sistem pertahanan rudal 'Golden Dome'. Namun, langkah Trump yang kembali menyoroti kekayaan alam Greenland memicu kekhawatiran bahwa keinginannya untuk mengontrol pulau tersebut belum pudar.
Greenland sendiri telah melarang penambangan uranium dan eksplorasi minyak sejak 2021. Pemerintah Greenland saat ini tengah meninjau apakah sebuah perusahaan asal Texas, Greenland Energy, dapat menggunakan izin lama yang dikeluarkan sebelum larangan tersebut berlaku. Perusahaan itu berencana mengebor minyak pada 2027 di cekungan yang belum teruji di pantai timur Greenland.
Analisis dan Dampak:
Pernyataan Trump ini menciptakan ketidakpastian baru di kawasan Arktik. Bagi masyarakat Greenland, klaim Trump berpotensi mengancam moratorium lingkungan yang telah mereka perjuangkan, meskipun secara hukum perjanjian terbaru tidak memberikan celah bagi eksploitasi baru. Pengamat keamanan Denmark, Jacob Kaarsbo, menilai pernyataan Trump sebagai sinyal bahaya bahwa niatnya mengontrol Greenland masih sama seperti sebelumnya.
Dari sisi geopolitik, meskipun Trump disebut 'mundur' dari ancaman aneksasi formal dan menerima kesepakatan yang lebih terbatas, ia tetap mendapatkan keuntungan strategis berupa perluasan kehadiran militer AS di Greenland. Hal ini memperkuat posisi AS dalam menghadapi rivalnya di Arktik, namun di sisi lain memperuncing sensitivitas kedaulatan antara AS dan sekutunya, Denmark.