Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali membuat kebijakan kontroversial yang mengguncang banyak negara. Secara mengejutkan, Washington menghentikan sementara proses aplikasi visa imigran dari 75 negara, termasuk Thailand, tanpa batas waktu yang jelas. Keputusan drastis ini mencakup visa permanen, visa pernikahan (K-class), hingga visa kerja (EB-class), yang membuat ribuan harapan terkubur dalam sekejap.
Departemen Luar Negeri AS beralasan, penghentian ini didasari pada “tingkat klaim tunjangan kesejahteraan yang tidak dapat diterima” oleh para imigran dari negara-negara tersebut. Langkah ini seolah menampar ratusan warga Thailand yang sudah memiliki rencana matang untuk memulai hidup baru di Negeri Paman Sam.
Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Khaochat Mankong, seorang tutor bahasa Inggris berusia 27 tahun. Ia semula dijadwalkan terbang ke California pada tahun 2026 untuk memulai keluarga bersama suaminya yang warga Amerika. Namun, kini semua rencana itu buyar. “Saya kaget, tidak pernah berpikir mereka akan mengganggu visa permanen atau visa pernikahan,” ujar Khaochat kepada Al Jazeera, menegaskan bahwa ia tak berniat sedikit pun untuk mengklaim tunjangan kesejahteraan.
Senada, Songtham Artsomjit (26) juga harus menelan pil pahit. Impiannya untuk bekerja di AS sirna setelah membayar agensi 800 dolar untuk visa kerja EB-3. Ia tadinya berencana bekerja di jalur perakitan di Wisconsin dan berharap itu menjadi titik balik hidupnya menuju residensi permanen. Kini, ia terpaksa mengambil pekerjaan di supermarket di Israel, memilih menghadapi risiko perang daripada kemiskinan yang membayangi.
Kisah-kisah pilu seperti Khaochat dan Songtham membanjiri media sosial Thailand, menciptakan ketakutan akan perpisahan jangka panjang bagi pasangan suami-istri dan hilangnya hak tinggal anak-anak. Banyak yang merasa tidak adil, sebab mereka telah memenuhi kualifikasi, memiliki kemampuan bahasa, dan kondisi finansial yang memadai, sehingga merasa digeneralisasi oleh kebijakan ini.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, segera menyatakan kekecewaan mendalam dan telah meminta klarifikasi dari Duta Besar AS untuk Thailand. Ia mempertanyakan logika memasukkan Thailand ke dalam daftar yang didominasi negara-negara miskin atau berkonflik seperti Afghanistan, Haiti, Somalia, dan Myanmar. Padahal, Thailand adalah salah satu dari dua sekutu perjanjian AS di Asia Tenggara dengan hubungan diplomatik formal sejak 1833. Inkonsistensi ini memicu pertanyaan besar tentang prioritas dan perlakuan AS terhadap sekutunya.
Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif semata, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintahan Trump untuk memperketat imigrasi legal ke AS, yang sudah terasa sejak awal masa jabatannya. Dampaknya tak hanya pada individu dan keluarga yang terpisah, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan bilateral antara AS dan negara-negara sekutunya, termasuk Thailand. Situasi ini menimbulkan dilema moral dan etis, mempertanyakan keadilan generalisasi dalam kebijakan imigrasi global dan menyoroti bagaimana keputusan satu negara dapat memiliki efek domino yang meluas.