Washington D.C. - Mantan Jaksa Agung di era pemerintahan Donald Trump, Pam Bondi, kini dihadapkan pada situasi pelik. Ia resmi dipanggil atau disubpoena oleh Komite Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pam Bondi diwajibkan memberikan kesaksian tertutup pada 14 April mendatang, sebagai bagian dari investigasi besar terkait penanganan kasus Jeffrey Epstein.
Panggilan paksa ini muncul setelah Komite Pengawas DPR sepakat untuk menerbitkan subpoena tersebut pada awal bulan ini. Ketua Komite, James Comer, menegaskan bahwa kesaksian Bondi sangat krusial. "Komite memiliki banyak pertanyaan seputar cara Departemen Kehakiman menangani investigasi Jeffrey Epstein dan rekan-rekannya, serta kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang Transparansi File Epstein," jelas Comer dalam surat resminya. Bondi, sebagai Jaksa Agung yang bertanggung jawab atas pengawasan di Departemen Kehakiman saat itu, dinilai langsung bertanggung jawab atas pengumpulan, peninjauan, dan keputusan rilis file sesuai UU tersebut, sehingga dipercaya memiliki informasi berharga.
Kasus Jeffrey Epstein sendiri adalah guncangan besar yang menyeret banyak korban pelecehan seksual dan melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh. Sejak Donald Trump menjabat untuk periode kedua di tahun 2025, Bondi memang berulang kali menjadi sasaran kritik atas penanganan file-file terkait Epstein. Bahkan, pada Februari 2025, Bondi sempat mengklaim dalam wawancara dengan Fox News bahwa "daftar klien" Epstein ada di mejanya. Namun, beberapa bulan kemudian, ia meralat pernyataannya dan menyebut daftar tersebut tidak pernah ada.
Administrasi Trump juga dituding gagal memenuhi janji transparansi dalam kasus yang sangat diawasi publik ini. Pada November (di masa pemerintahan Trump), Kongres AS mengesahkan "Epstein Files Transparency Act" untuk memaksa pemerintah merilis seluruh dokumen federal terkait Epstein. Ironisnya, alih-alih transparan, administrasi Trump justru dituduh menyembunyikan nama-nama individu kuat yang terlibat dalam file tersebut, salah satunya dengan "merah-merah" alias menyensor dokumen secara berlebihan. Anggota Kongres seperti Thomas Massie dan Rho Khanna bahkan menyoroti bahwa sensor yang dilakukan Departemen Kehakiman jauh melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang. Mereka juga mempertanyakan alasan Departemen Kehakiman melewati tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU untuk merilis file-file penting ini.
Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius akan keadilan dan akuntabilitas. Publik berhak tahu mengapa proses transparansi yang diamanatkan undang-undang bisa terhambat, apalagi menyangkut kasus kejahatan serius yang menimpa banyak korban. Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah: apa sebenarnya yang disembunyikan dalam file-file Epstein, dan apakah kesaksian Pam Bondi akan mampu mengungkap tabir misteri ini?