Jakarta, Al Jazeera — Pengadilan Tinggi New Delhi secara resmi menolak banding yang diajukan Telegram terhadap larangan sementara aplikasi tersebut di India. Keputusan ini diambil setelah sidang tertutup antara pihak Telegram dan pejabat India pada Jumat lalu.
Larangan ini bermula dari temuan Kementerian Teknologi Informasi India yang menyebutkan bahwa sejumlah kanal di Telegram menjual bocoran soal ujian masuk kedokteran (UG NEET). Pemerintah India bahkan telah membatalkan hasil ujian tersebut sebulan lalu karena dugaan kebocoran soal.
Hakim Tejas Karia menilai perintah larangan dari pemerintah sudah sesuai prosedur hukum. Ia menegaskan bahwa langkah pemblokiran tersebut beralasan dan tidak melanggar aturan.
Menariknya, India merupakan pasar terbesar Telegram dengan lebih dari 150 juta pengguna. Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengkritik keras keputusan ini. Ia menyebut pemblokiran justru menghukum pengguna, sementara konten bocoran sudah tersebar di mana-mana.
Pemerintah India menuding Telegram lambat menurunkan akun-akun yang menjual soal bocor. Sebaliknya, Telegram mengklaim sudah menghapus lebih dari 900 tautan terkait konten ujian ilegal. Dalam dokumen pengadilan, Telegram menyebut tuduhan pemerintah 'sepihak dan tidak akurat'.
Analisis Dampak: Kasus ini menjadi ujian besar bagi kebebasan berpendapat dan moderasi konten di platform digital. Jika India berhasil memblokir Telegram secara permanen, negara lain bisa mengikuti jejak serupa. Ini juga menjadi alarm bagi pengguna di Indonesia, mengingat Telegram juga populer di sini untuk komunikasi grup dan saluran informasi. Pengawasan ketat terhadap platform pesan instan diprediksi akan meningkat secara global.