Meski Presiden AS Donald Trump mengklaim adanya dialog 'produktif' dengan Iran, Teheran justru menunjukkan sikap yang jauh berbeda dan siap mengajukan tuntutan besar. Secara terbuka, Iran menampik klaim itu, menyebutnya berita palsu demi menstabilkan harga minyak. Namun, di balik layar, Mesir, Turki, dan Pakistan diam-diam membuka saluran komunikasi tidak langsung antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir, ungkap dua sumber diplomatik senior kepada Al Jazeera.
Terlepas dari secercah harapan diplomasi ini, para ahli meragukan gencatan senjata bisa terwujud, mengingat posisi kedua negara yang masih sangat berjauhan. Sikap keras pemimpin Iran ini menguat sejak perang pecah pada 28 Februari lalu, setelah serangan AS dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. AS dan Israel bersikeras bahwa serangan tanpa henti mereka telah 'mendegradasi' kemampuan militer Iran secara signifikan, bahkan Pentagon mengklaim 90 persen kapasitas misil Iran telah musnah.
Namun, Iran membuktikan mereka masih mampu melancarkan serangan presisi sesuai kehendak. Di Selat Hormuz, jalur vital yang dilewati seperlima ekspor minyak dunia, ratusan kapal kini lumpuh tak bergerak. Teheran juga menerapkan kebijakan 'mata ganti mata' untuk mengembalikan daya gentar dan memastikan setiap ancaman ditindaklanjuti. Minggu lalu, pasukan Iran menghantam fasilitas gas utama Qatar, melenyapkan 17 persen kapasitas ekspornya, segera setelah serangan Israel terhadap ladang gas South Pars milik Iran. Setelah serangan ke pembangkit nuklir Natanz Iran, dua rudal balistik Iran berhasil menembus sistem pertahanan Israel, menghantam kota-kota selatan Arad dan Dimona, melukai lebih dari 180 orang.
Kini, tujuan Iran bukan sekadar gencatan senjata, melainkan tatanan pascaperang yang memulihkan daya gentar serta menjamin keamanan dan ekonomi jangka panjang. Para pejabat politik dan militer Iran menuntut ganti rugi, jaminan tegas tidak akan diserang lagi, dan kerangka regulasi baru untuk jalur pelayaran di Selat Hormuz. Negar Mortazavi, seorang peneliti senior di Center for International Policy, Washington DC, menyebut Teheran ingin mengakhiri perang dengan syarat mereka sendiri sambil mendapatkan keringanan sanksi, ganti rugi kerusakan, dan leverage ekonomi. Ia bahkan mengungkapkan adanya pembahasan di Iran untuk mengenakan biaya tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, mengambil keuntungan dari kendali mereka atas jalur kunci ini.
Para analis menilai, Iran tak akan melepas keuntungan ini tanpa konsesi besar, terutama karena perang ini justru telah memberinya leverage ekonomi yang sulit didapat melalui diplomasi. Kendali atas Selat Hormuz yang mematikan arus seperlima ekspor minyak global ini tentu akan berdampak besar pada harga minyak dan rantai pasok energi dunia. Di tengah panasnya situasi, pemerintahan Trump pada Jumat lalu justru mengumumkan pencabutan sanksi ekonomi sementara untuk Iran, sebuah langkah yang ironis di tengah klaim 'dialog produktif' yang masih disangsikan banyak pihak.