Jakarta - Gelombang penolakan terhadap pembangunan pusat data (data center) di Amerika Serikat (AS) kini menjelma menjadi gerakan politik yang nyata. Dalam pemilihan umum sela (midterm) pada Selasa lalu, warga di berbagai wilayah memberikan suara mereka untuk membatasi atau menolak proyek infrastruktur raksasa tersebut.
Dari total 41 proposal kebijakan (ballot measures) terkait pusat data yang tersebar di seluruh negeri, hampir semuanya berujung pada penolakan. Berdasarkan data dari proyek pemantau pemilu Data Centers on the Ballot, hanya satu wilayah—sebuah kota kecil bernama Harwood di North Dakota—yang menolak pembatasan tersebut. Itu pun karena jumlah penduduknya yang sangat sedikit, kurang dari 800 jiwa.
Pakar menilai hasil ini sebagai sinyal kuat bahwa isu pusat data telah berubah menjadi perdebatan bipartisan (lintas partai). Masyarakat tidak lagi hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tentang dompet mereka. Kekhawatiran utama warga berpusat pada lonjakan harga listrik dan air, serta ancaman stabilitas lapangan kerja akibat masifnya otomatisasi kecerdasan buatan (AI).
Sebagai informasi tambahan, data dari Federal Reserve Bank of Dallas menunjukkan bahwa keberadaan pusat data turut mendorong kenaikan harga listrik grosir sebesar 6,9 persen hingga tahun lalu. Saat ini, diperkirakan sudah ada 3.000 pusat data beroperasi di AS, dengan 1.500 proyek lainnya sedang dalam proses pembangunan. Fenomena ini menegaskan bahwa transisi energi dan teknologi tidak bisa lagi mengabaikan dampak sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.