Washington, DC - Tiga tahun sudah perang di Gaza berlangsung, namun arah kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel nyaris tidak bergeser. Washington tetap mengucurkan bantuan militer dan transfer senjata hampir tanpa syarat, baik di era kepemimpinan Joe Biden maupun Donald Trump. Sikap ini bertahan meski konflik kian meluas ke kawasan, termasuk ketegangan AS-Israel dengan Iran.
Menariknya, bantuan terus mengalir kendati pemerintah AS sesekali melontarkan kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza, pelanggaran gencatan senjata, hingga hambatan menuju perdamaian yang lebih permanen. Data terbaru mencatat setidaknya 74.243 warga Palestina tewas di Gaza sejak serangan yang dipimpin Hamas pada Oktober 2023. Sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025 diberlakukan, setidaknya 1.460 orang Palestina masih tewas karena Israel terus memperluas wilayah kendali.
Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Josh Paul, menegaskan inti persoalannya adalah komitmen tanpa syarat dari kedua administrasi. "AS terus memberikan dukungan penuh, baik finansial, transfer senjata, maupun dukungan diplomatik," ujarnya. Ia menambahkan biaya perang AS di kawasan juga sangat dipengaruhi dukungan terhadap Israel.
Selama puluhan tahun, AS memang memberikan dukungan militer istimewa bagi Israel, dengan total bantuan hampir 300 miliar dolar AS sejak 1948. Sebuah undang-undang tahun 2008 bahkan mewajibkan AS menjamin keunggulan militer kualitatif Israel atas negara tetangganya. Akibatnya, militer Israel sangat bergantung pada senjata buatan AS, mulai dari pesawat tempur, amunisi, tank, hingga sistem pertahanan udara Iron Dome.
Kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International berulang kali mengaitkan senjata buatan AS dengan kematian warga sipil di Gaza. Analis pertahanan William Hartung menegaskan, karena Gaza disebut sebagai genosida dan AS memasok begitu banyak senjata, sulit bagi AS untuk lepas dari tanggung jawab. Sejak Oktober 2023, AS telah mengalokasikan setidaknya 25,5 miliar dolar AS untuk Israel.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat global, sikap konsisten AS ini memperkuat persepsi bahwa hukum internasional dan hak asasi manusia sering kali kalah di hadapan kepentingan geopolitik. Sementara di dalam negeri AS sendiri, pergeseran sentimen publik yang mulai menolak bantuan tanpa syarat bisa menjadi tekanan politik jangka panjang bagi para pembuat kebijakan. Informasi tambahan dari media lain menyebutkan bahwa gelombang protes mahasiswa di berbagai kampus AS terus meningkat, menuntut transparansi penggunaan dana bantuan dan penghentian pengiriman senjata ke Israel.