Jakarta, CNN Indonesia ā Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Dan S. Sullivan, secara tegas menyatakan akan menerima hasil pemilihan Senat Alaska mendatang, meskipun ia kalah. Pernyataan ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan langkah pemerintahan Trump yang berupaya menantang sertifikasi hasil pemilu di negara bagian tersebut.
Dalam wawancaranya dengan CNN, Sullivanāyang dikenal sebagai sekutu Presiden Donald Trumpāmenegaskan komitmennya terhadap demokrasi. "Saya akan menerima hasil pemilihan," ujarnya, seperti dikutip dari laporan media internasional, Senin (2/11). Pernyataan ini muncul hanya dua hari sebelum pemilihan sela (midterm) pada 3 November yang akan menentukan kendali Kongres AS.
Meski begitu, Sullivan tetap yakin akan memenangkan kursinya. Ia menuduh lawannya dari Partai Demokrat, Mary Peltola, melakukan kecurangan. Sullivan menuding pihak lawan tidak berani berkampanye berdasarkan rekam jejak dan memilih jalan curang. Tudingan ini merujuk pada laporan The New York Times yang mengklaim tim kampanye Peltola membantu merekrut seorang pensiunan guru bernama Dan J Sullivan Jr. untuk maju sebagai kandidat 'pengalih suara' (spoiler) guna memecah suara pendukung Sullivan.
Laporan tersebut tampaknya memicu langkah hukum baru dari pemerintahan Trump. Departemen Kehakiman AS sempat mengajukan gugatan agar Alaska tidak mensertifikasi hasil pemilu jika Senator Sullivan kalah. Namun, Hakim Pengadilan Distrik AS, Sharon Gleason, pada Minggu menolak gugatan tersebut. Hakim menilai gugatan itu tidak dapat dilaksanakan karena banyak warga sudah mencoblos dan surat suara telah tercampur, sehingga identitas pemilih tidak lagi bisa dipisahkan tanpa melanggar kerahasiaan.
Peltola sendiri membantah terlibat dalam perekrutan kandidat kembar tersebut. Ia menyebut isu ini sebagai "distraksi" dari masalah utama yang dihadapi warga Alaska, seperti tingginya harga akibat perang AS-Israel di Iran. Namun, Senator Sullivan meragukan bantahan tersebut. "Tidak mungkin ini terjadi selama setahun tanpa dia ketahui. Dia tertangkap basah berbohong," tegas Sullivan.
Analisis Dampak: Kasus ini menyoroti kerentanan sistem demokrasi AS di tengah polarisasi politik yang tinggi. Upaya hukum untuk membatalkan hasil pemilu sebelum pemungutan suara selesai menimbulkan kekhawatiran serius tentang stabilitas institusi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bagi masyarakat Alaska, isu ini berpotensi mengalihkan perhatian dari isu ekonomi riil yang mendesak, sementara secara nasional, pertarungan ini menjadi indikator krusial bagi kredibilitas pemilu AS di mata dunia.