Amerika Serikat tengah jadi buah bibir. Setelah membuat geger dunia dengan memangkas bantuan kesehatan global pada akhir 2025 – sebuah kebijakan yang diprediksi para ahli bakal memicu ratusan ribu kematian, khususnya anak-anak – kini Washington meluncurkan skema bantuan baru yang memancing kritik tajam. Mereka menawarkan perjanjian kesehatan bilateral yang 'tidak biasa' kepada negara-negara berkembang, mayoritas di Afrika, dengan imbalan yang bikin banyak pihak geleng-geleng kepala.
Apa saja syaratnya? Dokumen yang bocor belakangan ini mengungkapkan, AS meminta akses ke data kesehatan sensitif atau sumber daya mineral. Tawaran ini sontak menuai protes, dicap sebagai 'eksploitasi' oleh para kritikus dan aktivis kesehatan.
Zimbabwe, misalnya, pada November lalu menolak mentah-mentah tawaran dana lebih dari $300 juta dari AS. Harare menganggap negosiasi itu 'tidak seimbang' karena AS meminta data kesehatan mereka yang bersifat rahasia. Tak jauh berbeda, Zambia juga keberatan dengan proposal $1 miliar. Lusaka menyebut ada klausul 'bermasalah' yang menuntut akses ke mineral negara mereka. Hingga awal Maret, Zambia meminta peninjauan ulang terhadap perjanjian tersebut.
Meski begitu, beberapa negara lain seperti Nigeria dan Kenya justru dikabarkan telah menandatangani pakta kesehatan ini, meski detail kesepakatannya masih misterius karena belum dipublikasikan sepenuhnya.
Para ahli kebijakan menyoroti langkah AS ini. Permintaan data atau mineral sebagai imbalan bantuan kesehatan disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS, yang notabene adalah penyedia bantuan kesehatan terbesar di Afrika. Sarang Shidore, Direktur Afrika di think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengingatkan bahwa mengaitkan dana vital dengan aset nasional sensitif bisa berdampak negatif. 'Mendukung kesehatan global punya manfaat jelas bagi AS dalam mencegah pandemi yang bisa menyerang warga Amerika juga,' kata Shidore kepada Al Jazeera. 'Mengaitkan bantuan seperti itu dengan imbalan berupa ekstraksi mineral penting jelas berbau praktik eksploitatif. Reformasi di sektor bantuan luar negeri memang sangat dibutuhkan, tapi bukan dengan cara begini.'
Perlu diingat, negara-negara Afrika selama ini sangat bergantung pada bantuan AS untuk membiayai sektor kesehatan mereka. Pada 2024 saja, negara-negara di benua hitam ini menerima $5,4 miliar bantuan AS untuk kebutuhan kemanusiaan, kesehatan, dan bencana. Dampak pemotongan drastis bantuan oleh administrasi Trump pada Januari 2025 sangat terasa, memicu lebih dari 518.000 kematian anak dan 263.000 kematian dewasa akibat penyakit yang seharusnya bisa ditangani, seperti HIV dan TBC, serta hampir 10 juta kasus malaria baru.
Washington berdalih, pemotongan dan syarat baru ini sejalan dengan agenda 'America First' mereka, di mana bantuan luar negeri harus melayani kepentingan nasional AS secara langsung. Sikap ini sebenarnya sejalan dengan pandangan beberapa ekonom yang kerap meragukan efektivitas bantuan luar negeri. Namun, para kritikus khawatir, langkah ini justru bisa membahayakan stabilitas global dan merusak citra AS di mata dunia, terutama di tengah kebutuhan kesehatan mendesak di banyak negara berkembang.