Pemimpin militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, membuat pernyataan mengejutkan yang mengguncang kawasan Afrika Barat. Ia menyerukan rakyatnya untuk 'melupakan' demokrasi, hanya berselang tiga bulan setelah pemerintahannya membubarkan semua partai politik di negara itu. Dalam wawancara panjang di televisi nasional, Traore berargumen bahwa demokrasi 'bukan untuk kami' dan bahkan menyebutnya sebagai sistem yang 'membunuh' dan 'perbudakan'. Ia mengutip Libya sebagai contoh kegagalan upaya memaksakan demokrasi dari luar.
Sikap keras ini menegaskan menjauhnya Burkina Faso dari jalur demokrasi yang sempat dijanjikan. Traore merebut kekuasaan pada September 2022, delapan bulan setelah kudeta militer sebelumnya yang juga melibatkan dirinya menggulingkan pemerintahan demokratis Presiden Roch Marc Kabore. Awalnya, ia berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 2024, namun kemudian membatalkannya dengan alasan kondisi keamanan belum kondusif. Pada Januari lalu, lebih dari 100 partai politik dibubarkan dan asetnya disita, menyusul pembekuan parlemen dan aktivitas politik setelah kudeta.
Meski junta militer berdalih untuk memerangi kelompok bersenjata yang terafiliasi Al-Qaeda dan ISIS yang merajalela dan menguasai sebagian besar wilayah, serangan terus berlanjut dan ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi. Kondisi ini memicu kekhawatiran analis, terutama terkait penargetan institusi lain seperti media dan yudikatif. Wartawan, pemimpin oposisi, dan jaksa yang kritis terhadap pemerintahan militer dilaporkan dipaksa ikut wajib militer dan dikirim ke garis depan.
Langkah Burkina Faso ini bukan tanpa preseden. Negara tetangga seperti Niger dan Mali, yang juga menghadapi kekerasan kelompok bersenjata, mengambil tindakan serupa terhadap partai politik. Ketiga negara ini bahkan telah keluar dari blok regional ECOWAS untuk membentuk Aliansi Negara-negara Sahel (AES) setelah adanya tekanan untuk mengadakan pemilihan umum. Mereka juga menjalin kerja sama dengan pasukan paramiliter Rusia setelah mengusir Prancis, mantan kekuatan kolonial yang sebelumnya mengerahkan 5.000 tentara untuk membantu memerangi kelompok bersenjata di Sahel. Artinya, pernyataan Traore ini menjadi cerminan tren yang lebih luas di Afrika Barat, di mana narasi anti-Barat dan penolakan demokrasi semakin menguat di tengah tantangan keamanan yang kompleks.