Skandal perdagangan manusia dengan modus baru terkuak di Kenya. Laporan intelijen resmi mengungkap lebih dari seribu warga Kenya diduga dijebak untuk berperang di garis depan konflik Rusia-Ukraina, setelah diiming-imingi pekerjaan palsu dengan gaji menggiurkan. Angka ini jauh melampaui perkiraan sebelumnya, menyoroti skala penipuan yang mengerikan.
Gelombang protes tak terhindarkan. Puluhan keluarga korban berkumpul di Nairobi pada Kamis, menuntut pertanggungjawaban pemerintah Kenya dan kepulangan anggota keluarga mereka. Mereka membawa petisi untuk disampaikan ke Kementerian Luar Negeri Kenya dan Kedutaan Besar Rusia. Salah satu keluarga, Winnie Rose Wambui, kehilangan kontak dengan kakaknya, Samuel Maina, sejak Oktober tahun lalu. Samuel mulanya percaya akan bekerja sebagai satpam mal di Rusia, namun pesan suara terakhirnya dari hutan mengindikasikan ia dalam bahaya besar.
Laporan yang diserahkan Pemimpin Mayoritas Parlemen Kimani Ichung’wah ini menyebutkan, dari lebih 1.000 warga Kenya yang direkrut, setidaknya 89 orang kini berada di garis depan, 39 dirawat di rumah sakit, dan 28 lainnya dinyatakan hilang. Modus operandi sindikat ini terbilang canggih: mereka menyasar mantan tentara, polisi, dan pengangguran dengan janji pekerjaan di Rusia, padahal ujung-ujungnya menjadi kombatan.
Mirisnya, penyelidikan menunjukkan adanya kolusi antara agen perekrutan, oknum staf bandara, imigrasi, dan pejabat negara Kenya lainnya. Bahkan, laporan juga mengisyaratkan keterlibatan staf Kedutaan Rusia di Nairobi dan Kedutaan Kenya di Moskow dalam memuluskan keberangkatan para korban. Awalnya, mereka diberangkatkan dengan visa turis melalui Turki atau Uni Emirat Arab. Namun, setelah pengawasan di bandara Nairobi diperketat, rute dialihkan melalui Uganda, Afrika Selatan, dan Republik Kongo.
Respons pemerintah Kenya dinilai lamban dan tidak memuaskan oleh para keluarga korban. "Kementerian Luar Negeri tidak membantu kami," keluh Wambui, seraya menambahkan bahwa mereka diminta mengurus sendiri ke Kedutaan Kenya di Moskow. Sementara itu, Kedutaan Besar Rusia di Kenya membantah keras terlibat dalam perekrutan ilegal. Namun, dalam pernyataan di X (sebelumnya Twitter), mereka juga menegaskan bahwa Federasi Rusia tidak melarang warga negara asing untuk secara sukarela mendaftar di angkatan bersenjata mereka, sebuah pernyataan yang menimbulkan tanda tanya dan ambigu di tengah isu ini.
Fenomena perekrutan warga Afrika untuk konflik Ukraina memang bukan hal baru, namun skala dan dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kasus Kenya ini menambah dimensi baru pada krisis perdagangan manusia dan eksploitasi di tengah perang global. Kasus ini juga menyoroti kerentanan masyarakat yang mencari nafkah di tengah kesulitan ekonomi, menjadi sasaran empuk jaringan penipuan transnasional. Pemerintah Kenya menghadapi desakan serius untuk segera bertindak tegas, tidak hanya untuk memulangkan warganya, tetapi juga untuk membongkar tuntas sindikat di balik skandal memilukan ini.