Pemerintah Amerika Serikat kembali menekan Iran dengan gelombang sanksi baru. Kali ini, Washington secara spesifik menargetkan apa yang disebut "armada bayangan" Iran, yakni sembilan kapal beserta pemilik dan perusahaan manajemennya yang dituding digunakan Teheran untuk mendukung ekspor minyaknya ke pasar global.
Langkah ini, yang diumumkan pada Jumat waktu setempat oleh Departemen Keuangan AS, secara langsung dikaitkan dengan tindakan keras pemerintah Iran terhadap para pengunjuk rasa. Pejabat AS menuduh armada ini telah mengangkut minyak dan produk bumi Iran senilai ratusan juta dolar. Pendapatan dari ekspor tersebut, menurut AS, dialihkan untuk mendanai "proksi teroris regional, program senjata, serta layanan keamanan" Iran, yang pada akhirnya "digunakan untuk menindas rakyatnya sendiri."
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan, pihaknya akan terus melacak puluhan juta dolar yang dicuri dan coba dipindahkan oleh rezim Iran ke bank-bank di luar negeri. Senada, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott menyatakan sanksi ini akan membatasi kemampuan Iran membiayai penindasan warganya dan perilaku "jahat" di kancah internasional.
Krisis Kemanusiaan dan Respons Internasional:
Sanksi terbaru ini datang di tengah gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang melanda Iran, yang mulanya dipicu oleh tingginya biaya hidup. Media pemerintah Iran melaporkan 3.117 orang tewas dalam penumpasan tersebut, sementara lembaga HAM yang berbasis di AS, HRANA, menyebut angka yang jauh lebih tinggi: 4.519 korban jiwa, termasuk demonstran, personel keamanan, anak di bawah umur, dan warga sipil. Iran sendiri berjanji akan menjatuhkan hukuman berat bagi ratusan orang yang ditangkap selama protes.
Dampak dari penindasan ini memicu respons keras di PBB. Pada Jumat yang sama, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan sesi darurat dan memutuskan untuk memperluas mandat penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Komisioner Tinggi PBB Volker Turk mendesak Teheran untuk "mengakhiri penindasan brutalnya," sementara mantan jaksa PBB Payam Akhavan menyebut pembunuhan oleh pemerintah sebagai "pembantaian massal terburuk dalam sejarah kontemporer Iran." Namun, Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini, menolak legitimasi sesi khusus dan resolusi tersebut.
Dampak dan Ketegangan Regional:
Sanksi AS ini bukan sekadar pukulan ekonomi. Ini adalah upaya strategis untuk memotong urat nadi keuangan Iran yang, menurut Washington, digunakan untuk membiayai kebijakan yang dianggap destabilisasi di Timur Tengah dan penindasan di dalam negeri. Dengan menyasar armada bayangan, AS berusaha membuat Iran kesulitan menjual minyaknya, yang merupakan sumber utama pendapatan negara.
Analisis dari berbagai pengamat menunjukkan bahwa langkah ini berpotensi memperparah krisis ekonomi di Iran, yang bisa memicu lebih banyak ketidakpuasan dan gejolak internal. Di sisi lain, sanksi dan penempatan kekuatan angkatan laut besar-besaran oleh AS ke wilayah tersebut (seperti diisyaratkan Presiden Trump) dapat meningkatkan ketegangan geopolitik. Meskipun Trump sempat mengancam akan menyerang Iran namun kemudian menarik ancaman itu, sikap "kami mengawasi Iran" menunjukkan AS tetap waspada dan siap bertindak, menjaga suhu konflik di kawasan tetap panas.