TEHERAN - Sejumlah anggota parlemen Iran mendesak negaranya keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Desakan ini muncul di tengah perang yang disebut Presiden AS Donald Trump akan segera 'berakhir', dan saat mediator asal Qatar kembali ke Teheran untuk membahas perdamaian.
Anggota parlemen Mahmoud Nabavian secara terbuka menyerukan perubahan doktrin nuklir Iran. Menurutnya, setelah menanggung beban berat akibat perang dan sanksi, sudah saatnya Iran keluar dari NPT. Komite Keamanan Nasional Iran mencatat sudah ada 10 proposal terkait wacana ini yang tengah dikaji.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai keluarnya Iran dari NPT belum tentu berarti negara itu langsung membuat senjata nuklir. Iran sendiri berulang kali menegaskan tidak punya rencana mengembangkan bom atom. Namun, Trump tetap bersikeras bahwa Iran 'tidak boleh punya senjata nuklir' sebagai syarat mutlak perdamaian.
Di sisi lain, Iran mengajukan syarat sebelum kembali bernegosiasi. Mereka menuntut berakhirnya blokade laut AS di Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan jaminan tidak ada serangan lagi. Perang yang sudah memasuki bulan kesembilan ini telah mengacaukan pasar energi dan keuangan global akibat penutupan Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga membalas pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz yang menyebut perang ini menambah biaya energi Eropa lebih dari 100 miliar euro. Araghchi memperingatkan bahwa serangan baru akan berdampak jauh lebih mahal bagi Eropa, dan menegaskan bahwa 'garis merah sudah menjadi masa lalu'.
Analisis Dampak: Wacana keluar dari NPT ini menjadi sinyal keras bagi masyarakat internasional. Jika Iran benar-benar mundur, pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terhadap fasilitas nuklir Iran akan hilang. Bagi masyarakat Indonesia, eskalasi ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia akibat ketidakpastian di Selat Hormuz, yang bisa berdampak pada inflasi dan harga energi domestik.