Amerika Serikat (AS) menyerukan negara-negara di dunia, termasuk anggota G7 dan negara Asia, untuk bersatu menghadapi rencana Iran yang kontroversial: memberlakukan sistem pungutan biaya atau 'tol' bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Seruan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, usai menghadiri pertemuan menteri G7 di Prancis, Jumat lalu.
Rubio menegaskan bahwa rencana Iran untuk membuat sistem 'tol' yang mengharuskan kapal meminta izin kepada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dan membayar sejumlah biaya adalah tindakan ilegal, tidak dapat diterima, dan berbahaya bagi dunia. Selat Hormuz sendiri merupakan urat nadi utama bagi transportasi minyak dan gas alam global, di mana rata-rata sekitar 20 juta barel minyak melintas setiap harinya, menyumbang seperlima dari total pasokan minyak dunia.
Situasi di Selat Hormuz semakin mencekam menyusul ancaman Iran untuk menutup jalur vital ini. Laporan media menyebut bahwa Iran tengah berupaya menjadikan sistem pungutan ini permanen, sebuah langkah yang menurut Rubio harus memicu kemarahan seluruh dunia. Ia juga telah menyampaikan peringatan ini kepada rekan-rekannya di G7, menekankan bahwa meskipun AS siap membantu, negara-negara lain harus siap bertindak untuk menghadapi ancaman ini.
Jika Iran benar-benar menguasai dan mengenakan tol di Selat Hormuz, dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat global. Ketersediaan pasokan minyak dan gas bisa terganggu signifikan, memicu lonjakan harga energi, dan menambah ketidakpastian ekonomi dunia yang sudah ada. Tindakan ini juga jelas melanggar hukum maritim internasional dan akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan navigasi di perairan internasional. Mengingat ketegangan yang memanas di kawasan, yang sebelumnya telah mengakibatkan sebagian besar lalu lintas kapal tanker terhenti, ancaman Iran ini menambah daftar panjang kekhawatiran global.