KABUL – Di tengah menurunnya pendanaan global untuk Afghanistan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masih beroperasi justru digerogoti masalah efisiensi. Sebuah investigasi jurnalistik mengungkap proyek-proyek bantuan gagal memberikan dampak berarti, bahkan merugikan petani setempat.
Salah satu contoh nyata terjadi di Provinsi Daikundi. Sebuah proyek penyediaan rumah penyimpanan hasil panen tanpa listrik (zero-energy storage) dinilai gagal total. Petani mengeluh karena fasilitas tersebut hanya mampu menampung hasil panen dari dua hingga tiga keluarga, sementara apel-apel mereka membusuk di bawah pohon.
Di desa lain, proyek bibit impor dari LSM berbeda juga menuai kegagalan. Meskipun telah menggelar pelatihan, workshop, dan pendampingan intensif, hasil panen para petani sangat minim dan kualitasnya buruk. Padahal, petani telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan lahan mereka. Nilai sayuran yang dihasilkan per keluarga hanya setara dengan 7 dolar AS (sekitar Rp 110.000), jauh dari biaya operasional proyek yang membengkak.
Data dari Inspektorat Jenderal Khusus Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) mencatat bahwa antara tahun 2001 hingga 2021, dana sebesar 26 hingga 29 miliar dolar AS hilang akibat korupsi dan pemborosan. Praktik ini membuat bantuan kemanusiaan di Afghanistan disebut sebagai 'kegagalan senilai 148 miliar dolar AS'.
Analisis: Fenomena ini menyoroti ironi bantuan internasional. Meskipun niatnya baik, kurangnya pengawasan dan desain proyek yang tidak sesuai kebutuhan lokal membuat bantuan justru menjadi bumerang. Dampaknya, masyarakat penerima manfaat tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga potensi ekonomi yang seharusnya bisa mereka raih. Krisis ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam setiap program kemanusiaan.